Komandan IDF Peringatkan Parlemen Israel soal Kekurangan Personel Militer

Ringkasan Berita:

• Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, memperingatkan parlemen Israel terkait potensi kerugian besar bagi militer jika pemerintah tidak segera mengatasi kekurangan personel.
• Peringatan itu disampaikan Zamir pada Rabu (1/4/2026) sebagai respons terhadap surat anggota Knesset yang menyoroti penarikan batalion cadangan dari Tepi Barat, menyusul insiden penahanan dan dugaan serangan terhadap kru CNN yang juga menimbulkan kontroversi ideologi sayap kanan.

SERAMBINEWS.COM, TEL AVIV – Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, memperingatkan parlemen Israel terkait potensi kerugian besar bagi militer jika pemerintah tidak segera mengatasi kekurangan personel.

Peringatan itu disampaikan Zamir pada Rabu (1/4/2026) sebagai respons terhadap surat anggota Knesset yang menyoroti penarikan batalion cadangan dari Tepi Barat, menyusul insiden penahanan dan dugaan serangan terhadap kru CNN yang juga menimbulkan kontroversi ideologi sayap kanan.

Dalam surat balasannya tertanggal 30 Maret, Zamir menekankan pentingnya surat tersebut dan menyerukan anggota parlemen untuk mengambil tanggung jawab.

“Tantangan utama yang ada di depan pintu kita dalam kampanye ini adalah perluasan misi yang dipimpin IDF, termasuk pertahanan terhadap ancaman terhadap komunitas kita di perbatasan, dan realisasi konsep penghapusan ancaman sebelum berkembang,” tulis Zamir.

Zamir menegaskan perlunya pemerintah memperpanjang masa wajib militer bagi laki-laki menjadi 36 bulan.

Baca juga: Yahudi Israel Rayakan Hari Raya dalam Bunker, Iran Luncurkan Serangan Rudal Terbesar dalam 3 Minggu

Sebelumnya, masa dinas sempat dipersingkat menjadi 30 bulan pada Agustus 2024, dan kelompok pertama yang direkrut di bawah sistem baru ini akan bebas dari wajib militer pada Januari 2027.

Menurut Zamir, pemangkasan masa dinas tanpa revisi undang-undang akan memperburuk kekurangan personel militer, menyebabkan IDF kehilangan ribuan tentara dan personel pendukung.

“Mereka yang akan membayar harga mahal adalah para prajurit cadangan dan keluarganya. Merekalah yang akan dipanggil untuk bertugas berulang kali,” ujar Zamir.

Selain itu, Zamir meminta percepatan pengesahan tiga undang-undang penting yang memengaruhi kesiapan IDF dan sistem cadangannya. Tiga undang-undang itu meliputi:

Perpanjangan masa wajib militer.

-Perubahan cara dan durasi pemanggilan pasukan cadangan, mengingat IDF saat ini masih bergantung pada perintah pemanggilan darurat.

-Penyesuaian undang-undang wajib militer sesuai kebutuhan IDF saat ini.

Zamir menegaskan bahwa masalah kekurangan personel adalah isu serius yang telah dia angkat dalam rapat kabinet, pertemuan subkomite Komite Luar Negeri dan Pertahanan, serta kesempatan lainnya.