BPD Didorong Naik Kelas di Tengah Penurunan Dana Transfer Daerah

Ringkasan Berita:

• BPD didorong menjadi motor penggerak ekonomi daerah di tengah penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dan keterbatasan fiskal.
• Peran BPD harus naik kelas dari sekadar tempat penyimpanan dana menjadi pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, dan penggerak investasi.
• Kolaborasi antar-BPD dan inovasi pembiayaan, termasuk skema sindikasi, dinilai penting untuk mendukung proyek strategis dan pembangunan daerah.

SERAMBINEWS.COM – Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai semakin strategis dalam menopang ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan tren penurunan dana transfer ke daerah (TKD).

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah bersama Bank Jateng di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026). 

Seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” ini menjadi bagian dari rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional dan dihadiri jajaran direksi BPD seluruh Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menjadi keynote speaker, menegaskan bahwa BPD merupakan indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.

Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Ia menyebut lebih dari 80 persen pembangunan daerah saat ini ditopang oleh investasi, sehingga kepala daerah perlu aktif menarik investor.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.

BPD Harus Bertransformasi

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo, menyatakan BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Ia menilai selama ini peran BPD masih cenderung administratif dan perlu ditingkatkan.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina 17 April 2026: Daftar Lengkap Seluruh Indonesia

Baca juga: Hore! TPP ASN Aceh Besar Sudah Cair, BPKD: Tinggal Tunggu Usulan OPD

Agus menambahkan, BPD harus mampu berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, sekaligus motor penggerak ekonomi regional. 

Ia juga mendorong optimalisasi inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.

Penurunan TKD Jadi Momentum

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menilai penurunan TKD justru menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi dalam pembangunan daerah.