Janji Besar Prabowo di May Day 2026 Disorot, Pengamat Ragu: Ambisius Tapi Dana Dipertanyakan

Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto janji program besar di May Day 2026: 1 juta rumah buruh, skema ojol 92 persen, perlindungan pekerja hingga Rp500 triliun.
• Agus Pambagio ragu realisasi: cadangan negara disebut tinggal Rp120 triliun, tekanan ekonomi makin berat.
• Pengamat nilai banyak janji belum punya dasar regulasi kuat, berpotensi bermasalah dalam tata kelola dan implementasi.

SERAMBINEWS.COM - Sejumlah janji yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 menuai sorotan.

Dalam acara yang digelar di Monumen Nasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo memaparkan berbagai program yang disebut menyasar langsung kesejahteraan buruh.

Namun, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai sejumlah rencana tersebut masih menyisakan tanda tanya besar, terutama terkait kesiapan anggaran dan basis pelaksanaannya.

Salah satu program yang cukup mencuri perhatian adalah rencana pembangunan 1 juta rumah subsidi di sekitar kawasan industri.

Hunian ini dirancang tidak sekadar tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti rumah sakit, daycare, hingga sekolah untuk keluarga pekerja.

Di sektor transportasi online, pemerintah juga menjanjikan perubahan skema pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online (ojol).

Dalam skema baru, buruh ojol disebut akan menerima minimal 92 persen dari penghasilan mereka, meningkat dari sebelumnya sekitar 80 persen. Artinya, potongan untuk aplikator akan diperkecil.

Langkah lain yang diambil pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online.

Aturan ini memberikan jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan bagi para pengemudi.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar bisa disahkan tahun ini, dengan penekanan tetap berpihak pada buruh.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp500 triliun pada tahun 2026.

Selain itu, kebijakan kenaikan upah minimum dan penyediaan rumah bersubsidi juga disebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188, yang bertujuan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Tak Kenal Lelah di Tengah Terik, Satgas TMMD Tuntaskan Pemasangan Gorong-Gorong di Aceh Timur

Tak hanya itu, sebanyak 1.386 kampung nelayan ditargetkan akan diresmikan pada tahun ini.