Viral Struk Harga Asli Pertalite Lebih Mahal dari Pertamax, Pertamina Buka Suara

"Kalau Pertamax yang disubsidi Rp6.000 ini, berarti dari Rp12.800 jadi sekitar Rp7.000-an, atau Rp6.500-an mungkin."

"Kalau Pertamax yang disubsidi, lebih sejahtera rakyat, ya kan? 

Karena harganya Rp12.800. Di sini subsidi Rp6.000. Tapi kan di sini tidak masuk akal, ya kan?"

"Pertalite ronnya lebih rendah tapi harganya lebih mahal. Sementara Pertamax yang ronnya lebih tinggi tapi lebih murah."

Klarifikasi Pertamina: Ada Salah Paham dalam Membaca Data

Menanggapi gelombang tanda tanya dari publik, Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan penjelasan teknis. Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dan DIY, Taufik Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami cara membaca data harga keekonomian secara utuh.

Taufik menjelaskan bahwa rendahnya harga Pertamax saat ini bukan karena harga aslinya memang murah, melainkan karena ada intervensi dari perusahaan untuk menjaga stabilitas.

“Tidak seperti itu cara membaca struknya. Jadi, Pertamax mengapa harganya segitu agar mempertahankan daya beli masyarakat. Pertamax itu tetap disubsidi, tetapi oleh Pertamina,” ungkap Taufik kepada awak media, Rabu (13/5/2026).

Baca juga: Kondisi Kamaruddin Simanjuntak Memprihatinkan: Tubuh Kurus Drastis, Benarkah Sakit "Kiriman"?

Strategi Menahan "Tsunami" Konsumen ke BBM Bersubsidi

Taufik membeberkan alasan krusial mengapa harga Pertamax dijaga agar tidak terpaut terlalu jauh dengan Pertalite. Jika harga Pertamax dilepas sepenuhnya mengikuti fluktuasi pasar dunia (harga keekonomian murni), maka akan terjadi migrasi besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Jika hal itu terjadi, kuota Pertalite yang dibiayai oleh APBN akan jebol dalam waktu singkat.

“Kalau Pertamax ikut naik, bayangannya semua orang beralih ke Pertalite. Padahal, Pertalite ada kuotanya yang merepresentasikan anggaran negara,” jelasnya.

Dengan kata lain, Pertamina sengaja "menombok" atau menanggung selisih harga Pertamax untuk menjaga agar kelompok masyarakat kelas menengah tetap menggunakan BBM non-subsidi, sehingga beban APBN untuk Pertalite tidak semakin membengkak.

Situasi ini semakin kompleks mengingat harga minyak mentah dunia sedang tidak stabil. Taufik menyebut eskalasi geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz, menjadi faktor penentu naiknya biaya produksi BBM. Namun, penetapan harga jual di SPBU tetap melalui pertimbangan matang bersama pemerintah.

“Untuk kenaikan non subsidi itu selalu kami konsultasikan dengan pemerintah. Harga riil mengacu MOPS atau Mean of Platts Singapore yang menjadi patokan harga minyak dunia,” pungkas Taufik.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com