Profil Mochamad Irfan Yusuf Bakal Jadi Menteri Haji dan Umrah, Politisi Partai Gerindra

SERAMBINEWS.COM - K.H. Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, kembali menjadi perhatian publik setelah dipanggil “Menteri Haji” saat rapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyebutkan bahwa setelah RUU Haji disahkan, struktur baru pelayanan haji akan berubah.

Ia menegaskan Gus Irfan akan segera menjadi menteri, bukan lagi kepala badan.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Hal tersebut disepakati usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi UU.

Sebelum RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah.

Badan tersebut dipimpin oleh Mochammad Irfan Yusuf selaku Ketua dan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Ketua.

Baca juga: Sosok Gus Irfan Kandidat Terkuat Menteri Haji dan Umrah, Perpres dan Anggaran Sudah Disiapkan

Profil Gus Irfan

Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 Juni 1962.

Ia merupakan cucu KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yang meneguhkan posisinya sebagai bagian dari keluarga besar NU yang berpengaruh.

Pendidikan formal ia tempuh di Jombang hingga lulus sekolah menengah pada 1981.

Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya, Malang, dan meraih gelar sarjana pada 1985.

Pada 2002, ia menyelesaikan program magister di universitas yang sama.

Kemudian, pada 2025, Gus Irfan berhasil menamatkan pendidikan doktoral dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Karier di Dunia Pesantren dan Organisasi NU

Sejak 1989, Gus Irfan dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng hingga 2006.

Ia juga menjabat Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy’ari sejak 1990, lembaga yang menaungi pesantren peninggalan kakeknya.

Selain itu, Gus Irfan pernah menjabat Komisaris Utama PT BPR Tebuireng, lembaga keuangan mikro berbasis pesantren, selama 20 tahun (1996–2016).

Sejak 2006, ia memimpin Pesantren Al-Farros.

Ia juga sempat menjadi dosen di Akademi Keperawatan (AKPER) Widyagama Malang pada 2013–2016.

Kiprah di Bidang Ekonomi dan Politik

Selain dunia pendidikan, Gus Irfan aktif dalam pengembangan ekonomi umat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU).

Peran ini membuatnya terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat NU.

Di ranah politik, Gus Irfan bergabung dengan Partai Gerindra.

Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII.

Gus Irfan memperoleh 77.433 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Namun, masa baktinya di parlemen berlangsung singkat karena pada Oktober 2024 Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

Gus Irfan Masuk Bursa Menteri Haji dan Umrah

Dengan latar belakang keluarga pesantren, pengalaman panjang di NU, serta kiprahnya di politik dan ekonomi umat, nama Gus Irfan kini semakin kuat disebut sebagai calon Menteri Haji dan Umrah.

Ia dipandang sebagai sosok ulama yang mengedepankan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin serta mampu mengawal reformasi pelayanan haji di Indonesia.

Baca juga: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Tambah Jumlah Kementerian Prabowo, Siapa Menterinya?

Lalu, siapa menteri yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf kemungkinan akan  otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah seiring dengan pembentukan kementerian baru itu.

"Kemungkinan seperti itu (Kepala BP Haji menjadi Menteri Haji dan Umrah)," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Kendati demikian, ia masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto soal pengisian jabatan itu terlebih dahulu.

"Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Malau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji, sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana," ucap Prasetyo.

Ia melanjutkan, Presiden Prabowo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

 
Namun, politikus Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pemerintah masih mempelajari hasil revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur pembentukan kementerian tersebut.

"Kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar," kata Prasetyo.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Salah satu poin utama revisi adalah perubahan kelembagaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola (BP) Haji, kini ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kehadiran kementerian baru ini akan menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi di bawah satu atap.

“Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi one stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Marwan.

Baca juga: Kota Langsa Diguyur Hujan Sejak Jelang Magrib Hingga Malam Ini

Baca juga: Ketua BWI Aceh Ajak Nazir Kelola Wakaf hingga Produktif