Warga Pati Demo di KPK, Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka Kasus DJKA

SERAMBINEWS.COM - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025).

 Warga Pati, Jawa Tengah, terpantau berada di area halaman depan Gedung KPK. 

Mereka ada yang membawa spanduk bertuliskan 'Tangkap Bupati Pati Sudewo' dan menyampaikan orasi. 

 Aksi tersebut, bertujuan untuk menuntut lembaga antirasuah agar mempercepat proses hukum Bupati Pati, Sudewo.

Massa aksi pun meminta KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Sudewo diduga terlibat kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat masih menjadi anggota DPR RI.

Sebelumnya, Sudewo sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (27/8/2025) sore.

Sudewo yang diperiksa selama kurang lebih enam jam itu, keluar dari gedung KPK pada pukul 16.29 WIB.

 Adapun salah satu materi yang didalami adalah perihal uang yang sebelumnya disita dalam kasus ini.

Baca juga: Jika Bupati Sudewo Tak Jadi Tersangka, Warga Pati Ancam Geruduk KPK

Kini, sekira 500 warga Pati, Jawa Tengah, mendatangi Gedung KPK untuk menuntut perihal status Bupati Sudewo dalam kasus DJKA itu.

Ratusan warga Pati memantapkan diri untuk tetap ke Jakarta meski kondisi di Ibu Kota sedang kurang kondusif beberapa hari ini.

Mereka mengeklaim, tetap fokus pada satu tujuan utamanya, yakni mendorong KPK untuk segera menetapkan status Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub.

Warga yang berangkat memastikan, tidak akan rusuh dalam aksi mereka. Bahkan, mereka meminta polisi maupun TNI untuk mengawalnya.

Jika dalam aksinya ada 'penumpang gelap', massa mempersilakan aparat menindak tegas.

 
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta pada Minggu (31/8/2025).

Massa pengunjuk rasa berkumpul di Alun-alun Pati sejak sekira pukul 11.00.

Mereka bergotong-royong memasukkan atribut demonstrasi dan perbekalan ke bagasi bus.

Adapun perbekalan yang mereka bawa seperti air mineral, nasi kotak, telur, hingga kerupuk, bahkan kompor gas dan peralatan masak.

Terdapat sepuluh bus yang disiapkan untuk mengantarkan para pengunjuk rasa ke Jakarta.

Tak lupa mereka membawa atribut yang mereka bawa antara lain poster dan spanduk.

“Di Jakarta baru ada kerusuhan, kemungkinan warung-warung di sana tutup. Jadi kami membawa bekal sendiri. Di sana kami masak sendiri,” kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto.

Ia memohon kepada Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI membantunya dalam hal pengamanan. 

Sebelum berangkat ke Jakarta, AMPB membuka posko donasi sejak 19 Agustus 2025. 

Hingga penerimaan ditutup pada Minggu (31/8/2025) pukul 00.01, mereka menghimpun donasi dari masyarakat sejumlah Rp187,9 juta.

Donasi tersebut, dialokasikan untuk memfasilitasi moda transportasi dan perbekalan bagi para peserta demo.

Baca juga: Warga Minta Bupati Pati Sudewo Dijadikan Tersangka, Kirim Surat ke KPK

Dugaan Keterlibatan Bupati Sudewo dalam Kasus DJKA

Diberitakan Tribunnews, Sudewo diduga menerima suap dalam kasus korupsi proyek DJKA yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan pada saat ia menjabat sebagai DPR RI.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut Sudewo diduga berperan tak hanya dalam satu proyek.

Salah satu proyek yang menyeret nama Sudewo, yakni berada di Jawa Tengah dalam kasus proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jateng, khususnya di Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso pada tahun 2018-2022 oleh DJKA.

"Jadi, yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu (jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso),"

"Jadi, di hampir seluruh proyek itu ada perannya, sehingga kami harus menunggu penanganan perkara yang lainnya," ujar Asep Guntur dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

Asep Guntur menjelaskan, karena diduga keterlibatan Sudewo yang luas tersebut, penanganan perkara ini akan digabungkan menjadi satu kesatuan supaya lebih efektif.

"Untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya. Jadi, tidak hanya nanti, satu, misalkan di Solo Balapan–Kadipiro, nanti satu Tegal–Solo, seperti itu, enggak,"

"Jadi, kalau orangnya sama, itu akan disatukan untuk penanganan perkaranya," jelas Asep.

Namanya Disebut 2 Terdakwa

Lantas, terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA pada 2023 lalu.

Dalam OTT tersebut, sejumlah pejabat DJKA dan pihak swasta di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya diamankan KPK.

Diduga, para pejabat DJKA menerima suap dari pengusaha yang jadi pelaksana proyek.

Dalam pengembangan penyelidikan, KPK menduga Sudewo terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.

Rumah Sudewo pun digeledah pada November 2023, saat ia menjabat sebagai DPR RI.

Rumahnya digeledah karena namanya disebut oleh dua terdakwa, Putu Sumarjaya sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah.

Pada November 2023, Putu menyebut Sudewo menerima aliran dana "commitment fee" proyek jalur kereta api.

Lalu, terdakwa Bernard Hasibuan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BTP Jawa Bagian Tengah juga menyebut nama Sudewo.

Ia mengaku, menyerahkan uang Rp500 juta ke Sudewo melalui stafnya.

Sudewo juga diduga menerima suap Rp720 juta.

Uang tunai senilai Rp3 miliar pun disita, termasuk uang asing dari penggeledahan rumah Sudewo.

Uang tersebut, diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebagai barang bukti dalam sidang perkara DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023.

Sudewo yang dipanggil sebagai saksi membantah uang tersebut, hasil suap.

Ia mengatakan, uang itu sebagai akumulasi dari gajinya selama menjabat di DPR dan hasil usaha pribadinya.

Baca juga: BERITA POPULER- Baitul Mal Banda Aceh Buka Pendaftaran Modal Usaha, Nelayan Aceh Disiksa Sesama Aceh

Baca juga: Ada Demo, SD-SMP/Sederajat di Banda Aceh Diliburkan, Siswa Belajar Daring