Nasib Nepal Tanpa Pemimpin Usai Demo Ricuh, Wanita Ini Jadi Kandidat Kuat PM Sementara

SERAMBINEWS.COM - Tentara Nepal akan melanjutkan perundingan dengan perwakilan demonstran generasi Z (Gen Z) pada Kamis (11/9/2025) untuk menentukan sosok pemimpin sementara.

Setelah demo Nepal berujung ricuh dan terjadi kerusuhan di mana-mana, Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel mundur dari jabatannya.

Situasi Nepal kini berangsur tenang setelah protes besar yang digerakkan generasi muda, dikenal sebagai "protes Gen Z", menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai lebih dari 1.000 korban.

Juru bicara militer Nepal, Raja Ram Basnet, mengatakan bahwa pembicaraan awal dengan demonstran telah dimulai dan akan terus berlanjut.

“Perundingan awal sedang berlangsung dan akan dilanjutkan hari ini,” ujarnya kepada Reuters, menambahkan bahwa pihaknya berupaya menormalkan situasi secara bertahap.

Baca juga: VIDEO - Tolak Politisi Busuk, Gen Z Nepal Pilih Nenek 72 Tahun ini Pimpin Nepal

Sushila Karki muncul sebagai kandidat kuat
 

Dalam proses pencarian pemimpin sementara, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, mencuat sebagai kandidat terkuat. 

Karki merupakan perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut pada 2016.

Para pengunjuk rasa menyebut Karki sebagai sosok yang bersih dan tegas dalam integritas.

“Kami melihat Sushila Karki apa adanya. Jujur, tak kenal takut, dan teguh,” kata Sujit Kumar Jha, demonstran berusia 34 tahun.

“Dia pilihan yang tepat. Ketika kebenaran berbicara, itu terdengar seperti Karki.”

Menurut sumber yang mengetahui perkembangan, Karki (73) telah menyatakan kesediaannya.

Namun, pemerintah dan militer masih mencari dasar konstitusional untuk proses pengangkatannya.

Kendati demikian, belum semua kelompok demonstran sepakat dengan pencalonannya.

Beberapa tokoh pedemo dikabarkan masih mencari kesepakatan bulat terkait figur pengganti.

Hingga Kamis, Karki belum memberikan pernyataan publik dan tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters.

"Saat ini, nama Sushila Karki muncul untuk memimpin pemerintahan sementara," kata Rakshya Bam, salah satu aktivis Generasi Z yang ikut dalam pertemuan dengan pimpinan militer, dikutip AFP.

Seorang juru bicara militer menegaskan, Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok demonstran Gen Z.

Menurut laporan The Indian Express, Jenderal Sigdel bahkan mendatangi rumah Karki di Dhapasi pada Rabu (10/9/2025) dini hari dan memintanya mengambil peran sebagai pemimpin sementara.

Awalnya Karki menolak, namun 15 jam kemudian, ia menyetujui permintaan itu setelah kelompok Gen Z resmi mengajukan dukungan.

Nama Wali Kota Kathmandu, Balendra Shah, sebelumnya juga sempat diusulkan sebagai alternatif pemimpin interim.

Namun, Shah yang juga mantan insinyur dan rapper itu akhirnya mendukung penuh usulan agar Karki memimpin.

"Tugas pemerintahan sementara adalah menyelenggarakan pemilu dan memberikan mandat baru bagi negara," tulis Shah dalam unggahan Facebook.

Baca juga: VIDEO Geger! Demo lagi! Langit Nepal Bak Hujanr Uang, Potes Semakin Ekstrem Lawan Korupsi

Peran militer dan masa depan konstitusi

Krisis kali ini menandai keterlibatan Angkatan Darat Nepal dalam proses politik, meski selama hampir dua dekade terakhir institusi itu cenderung netral.

Tujuan utama militer, menurut sumber, ada dua, yakni memadamkan kerusuhan serta membawa berbagai kekuatan politik ke meja dialog untuk menyepakati arah sistem pemerintahan baru.

Sushila Karki sendiri menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pakar dalam mencari solusi.

"Para ahli harus duduk bersama untuk mencari jalan ke depan," ujarnya kepada AFP.

Hingga kini, elite politik lama seperti Sher Bahadur Deuba maupun tokoh-tokoh senior lain belum menampakkan diri sejak kerusuhan pecah.

Situasi demo Nepal terkini
 
Pasukan militer masih melakukan patroli di Ibu Kota Kathmandu, yang dilaporkan relatif sepi usai demonstrasi yang disebut-sebut paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. 

Demo Nepal awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke berbagai platform media sosial.

Langkah tersebut memicu kemarahan publik, terutama kalangan muda, yang kemudian diperparah oleh isu korupsi dan ketimpangan ekonomi.

Aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa, sedangkan otoritas akhirnya mencabut larangan media sosial setelah 19 orang tewas.

Hingga Kamis, jumlah korban meninggal meningkat menjadi 30 orang, sedangkan 1.033 korban lainnya mengalami luka-luka, menurut data dari Kementerian Kesehatan Nepal.

Kondisi di Kathmandu dan sekitarnya perlahan membaik, meski toko, sekolah, dan perguruan tinggi masih tutup. Beberapa layanan penting telah kembali beroperasi.

Tentara menyatakan, perintah jam malam dan pembatasan masih berlaku hampir sepanjang hari di ibu kota dan wilayah sekitarnya.

Di sisi lain, juru bicara otoritas bandara menyebutkan bahwa penerbangan internasional tetap berjalan normal.

Kerusuhan Nepal dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kerusakan parah. 

Gedung Mahkamah Agung, rumah para menteri, termasuk kediaman pribadi mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli menjadi sasaran pembakaran.

Beberapa fasilitas bisnis juga ikut hancur, termasuk sejumlah hotel di kota wisata Pokhara dan Hotel Hilton di Kathmandu.

Baca juga: Waiting List Jamaah Haji 34 Tahun, Kemenag Pidie Lakukan Verifikasi

Baca juga: Satgas PKH Bidik Aceh Tamiang, 660 Hektare Perkebunan Kelapa Sawit Ilegal Masuk Radar