7.343 NonASN Pidie Lulus PPPK Paruh Waktu, Berapa Besaran Gaji yang Diterima? Ini Aturannya

Tayang: Minggu, 14 September 2025 16:53 WIB

Penulis: Yeni Hardika | Editor: Nurul Hayati

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI

Ilustrasi ASN, CPNS, PPPK - 7.343 NonASN Pidie Lulus PPPK Paruh Waktu, Berapa Besaran Gaji yang Diterima? Ini Aturannya

Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di daerah tersebut.

“PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah,” demikian bunyi aturan dalam Diktum ke-19 Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Ini berarti, seorang lulusan SMA dan lulusan sarjana yang sama-sama bekerja sebagai PPPK paruh waktu di wilayah yang sama akan menerima gaji minimal yang serupa.

Penyesuaian ini dirancang untuk memastikan gaji yang diterima adil dan tidak merugikan, sekaligus memberikan kepastian finansial sesuai dengan standar hidup di daerah masing-masing.

Sebagai informasi jika golongan PPPK paruh waktu terbagi atas beberapa golongan berdasarkan jenjang pendidikan.

Jika menilik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020, PPPK lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Diploma I dikategorikan dalam Golongan V.

Walaupun jam kerjanya lebih singkat, PPPK paruh waktu tetap mendapatkan hak yang hampir setara dengan ASN penuh waktu.

Gaji yang diberikan sendiri akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di instansi pemerintah.

Selain gaji pokok, pegawai PPPK paruh waktu juga berpeluang mendapatkan tambahan penghasilan, tergantung regulasi yang berlaku dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.

Rincian gaji PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah

Sebagai gambaran, besaran gaji PPPK paruh waktu akan sangat bervariasi tergantung lokasi penempatannya.

Berikut kisaran UMP di berbagai provinsi Indonesia sebagai acuan atau gambaran besaran gaji PPPK paruh waktu lulusan SMA tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Kementerian PANRB Nomor 16 Tahun 2025:

1. Pulau Sumatra