Gubernur Aceh Mualem Minta Revisi UUPA Sesuai MoU Helsinki

Kami harap DPR RI dan Pemerintah Pusat agar revisi UUPA dapat segera diselesaikan dan hasil revisinya juga harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Damai MoU Helsinki. Muzakir Manaf, Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar tetap berlandaskan semangat dan substansi Perjanjian Damai MoU Helsinki. Pernyataan ini disampaikan Mualem--sapaan akrabnya--menyikapi perkembangan pembahasan revisi UUPA oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.

“Kami harap DPR RI dan Pemerintah Pusat agar revisi UUPA dapat segera diselesaikan dan hasil revisinya juga harus sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Damai MoU Helsinki,” ujar Mualem di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Mualem juga memberikan apresiasi kepada Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, dimana mereka bersama Ketua Forbes T.A Khalid sangat serius memperjuangkan kekhususan dan aspirasi rakyat Aceh dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. 

“Terima kasih kepada Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh dan juga kepada seluruh Anggota Forbes DPR/DPD RI. Bersama Pak Ketua TA Khalid, mereka telah bersuara lantang menyampaikan aspirasi dan harapan kami seluruh rakyat Aceh,” ujarnya. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan Gubernur kepada seluruh masyarakat Aceh yang terus memberikan dorongan dan doa, untuk mencapai harapan kemajuan dan kesejahteraan Aceh.

Mualem menekankan bahwa masyarakat Aceh harus kompak dalam mengawal revisi UUPA agar hasilnya tidak menyisakan pasal-pasal yang mengambang dan sulit diimplementasikan. Ia mengajak semua pihak agar bersatu padu dan seiring sejalan memperjuangkan serta mengawal agar hasil revisi UUPA benar-benar sesuai dengan MoU Helsinki dan tidak ada lagi pasal dalam UUPA yang tidak dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut, Mualem menegaskan komitmennya terhadap perdamaian Aceh sekaligus mengingatkan Pemerintah Pusat untuk konsisten dengan perjanjian yang telah ditandatangani di Helsinki pada 2005 silam. “Kami komit dengan perdamaian, maka Pemerintah Pusat juga harus komit dengan perjanjiannya dalam MoU Helsinki. Mari kita rawat perdamaian dan mari kita bangun Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, keamanan dan kesejahteraan Aceh akan berimbas positif bagi Indonesia secara keseluruhan. “Yakinlah, saat Aceh aman dan sejahtera, insya Allah Indonesia juga akan aman sejahtera,” kata Gubernur. Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menanggalkan perbedaan dan bersatu demi Aceh yang lebih baik.(sak)

Temui Menteri Koperasi di Jakarta

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambangi Menteri Koperasi (Menkop) Fery Joko Julianto di Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Muzakir menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap penguatan koperasi di Aceh.

Menurut Muzakir, koperasi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam membangun kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Aceh. Ia menekankan pentingnya penguatan koperasi sesuai dengan pilar-pilar fundamentalnya.

"Pilar koperasi menjadi kunci, baik dari sisi kelembagaan, usaha, keuangan, maupun pengawasan untuk membangun koperasi modern. Selain itu, pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi juga harus mendapat perhatian khusus, terutama bagi koperasi kredit," ujar Muzakir.

Ia menambahkan, dukungan Kementerian Koperasi diharapkan bisa menjadi prioritas khusus bagi Aceh, mengingat provinsi tersebut saat ini sedang beranjak memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, Muzakir optimistis Aceh dapat menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan masyarakat yang lebih sejahtera.