Mantan Jenderal Ingatkan TNI, Kembali Kepada Konstitusi dan Tidak Berpolitik: Kesepakatan Bangsa

“Kalau Presiden merupakan hasil dari pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka TNI mengembalikan loyalitas absolutnya kepada konstitusi," ujar dia, dilansir dari Kompas.com.

SERAMBINEWS.COM - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen (Purn) Agus Widjojo mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tetap memegang teguh amanat konstitusi dan tidak terlibat dalam ranah politik. 

Menurutnya, reformasi TNI yang digulirkan sejak tahun 2000 merupakan upaya mengembalikan peran militer sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu ia sampaikan secara daring dalam acara peluncuran Jurnal Prisma edisi khusus bertajuk “Hubungan Sipil-Militer di Tengah Krisis Demokrasi”, Selasa (16/9/2025).

“Reformasi TNI itu adalah mengembalikan peran dan penyelenggaraan TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

“Kita tidak membahas soal kebijakan, kita tidak membahas soal anggaran, tetapi bahwa dikembalikan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945," sambung Agus.

Baca juga: Daftar Bintara PK TNI AL Gelombang II Dibuka! SMK D3 - S1 Bisa Ikut! Cek Syarat, Jurusan & Jadwalnya

Menurut dia, reformasi TNI yang dimulai sekitar tahun 2000 memiliki empat landasan utama.

Pertama, memastikan peran TNI sesuai UUD 1945.

Kedua, jika tidak tercantum lengkap, peran TNI dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, menganalisis praktik masa lalu dalam konteks sejarah, dan keempat, melakukan perbandingan dengan peran militer di negara-negara demokrasi lainnya.

Agus menekankan konstitusi UUD 1945 hanya memberikan mandat kepada TNI dalam kerangka pertahanan nasional. 

Karena itu, kata Agus, loyalitas prajurit tidak boleh diberikan kepada figur atau kelompok politik tertentu, melainkan secara absolut kepada konstitusi.

“Kalau Presiden merupakan hasil dari pemilu yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka TNI mengembalikan loyalitas absolutnya kepada konstitusi," ujar dia, dilansir dari Kompas.com.

Purnawirawan bintang tiga itu menekankan, TNI tidak boleh mengambil peran politik, termasuk dalam proses pemakzulan presiden. 

Menurutnya, mekanisme politik adalah urusan elite sipil, bukan ranah militer.