Telan Korban Jiwa-Kantor Pemerintah Dibakar, Prabowo tak Bentuk Tim Investigasi Demo Berujung Ricuh

“Saya sudah mendapat penegasan dari bapak presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk,” kata Yusril.

SERAMBINEWS.COM - Demo besar yang terjadi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 memang berujung pada kerusuhan di berbagai wilayah.

Aksi ini dipicu oleh sejumlah isu yang memancing kemarahan publik, terutama mahasiswa dan buruh.

Pemicu Utama Kerusuhan
Kenaikan tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan, dianggap tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi rakyat.

Pernyataan kontroversial dari beberapa anggota DPR seperti Ahmad Sahroni memperkeruh suasana.

Kontroversi RAPBN 2026, termasuk kenaikan pajak bumi dan bangunan serta PHK massal.

Kematian Affan Kurniawan, seorang aktivis, yang memicu solidaritas luas.

Lokasi dan Dampak

Kerusuhan terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Bandung.

DPRD Jawa Barat dibakar, dan bentrokan terjadi di sekitar Polda Metro Jaya.

Tercatat 9 korban jiwa, lebih dari 3.400 orang ditangkap, dan 500+ luka-luka.

Respons Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menolak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) meski sempat dipertimbangkan.

Penyelidikan diserahkan kepada Komnas HAM dan lima lembaga HAM lainnya, yang membentuk tim independen non-yudisial.

Demo ini menjadi cerminan ketegangan antara rakyat dan elite politik.

 Presiden Prabowo Subianto tidak akan membentuk tim investigasi independen terkait kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu. 

Tim investigasi independen tersebut sebelumnya diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 11 September 2025.

Tim Investigasi Independen adalah kelompok penyelidik yang dibentuk secara non-yudisial dan di luar struktur resmi pemerintah, dengan tujuan untuk mengungkap fakta secara objektif dan transparan dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, pelanggaran HAM, atau krisis sosial-politik.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

“Saya sudah mendapat penegasan dari bapak presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk,” kata Yusril.

Menurut Yusril, Presiden memang tidak menegaskan bahwa akan membentuk tim investigasi independen untuk kerusuhan di tengah unjukrasa kenaikan tunjangan DPR tersebut. Prabowo kata Yusril saat itu hanya menyebut akan mempertimbangkan usulan tersebut.

“Waktu itu beliau (Prabowo) mengatakan itu adalah usul yang bagus, masuk akal, dan perlu dipertimbangkan. Tapi tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau (Presiden) bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TGPF itu,” katanya.

Menurut Yusril untuk mengusut kerusuhan unjuk rasa tersebut, Presiden menyerahkan sepenuhnya investigasi kepada Tim Independen Lembaga Nasional HAM yang telah dibentuk Komhas HAM dan 5 lembaga lainnya.

Enam lembaga tersebut telah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen.

"Maka presiden mengatakan bahwa silakan Komnas HAM dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yg terjadi di balik demonstrasi itu,” katanya.

Oleh karena itu kata Yusril terkait polemik pembentukan tim independen tersebut, sudah jelas.

“Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk,” pungkas  Yusril.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog bersama sejumlah tokoh bangsa lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (11/9/2025).

Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 3 jam. Mereka yang hadir yakni M. Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Laode M. Syarif, dan lainnya.

Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam dialog tersebut.

Menteri Agama Nassaruddin Umar mengatakan pertemuan berlangsung hangat dan terbuka.

"Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh kita sesama tokoh bangsa bersama bapak presiden dengan begitu terbuka," kata Menag usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut GNB menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi tanah air terkini termasuk mengenai kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.

GNB juga menyampaikan  sejumlah tuntutan kepada Presiden.

Berdasarkan informasi yang diterima tribunnews, kurang lebih terdapat lima poin tuntutan yang disampaikan kepada Presiden.

Diantaranya meminta dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian kerusuhan di sejumlah daerah di tengah unjukrasa kenaikan tunjangan DPR Agustus lalu.

"Yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," kata anggota GNB Lukman Hakim.

Menurut Lukman, Presiden menyetujui tuntutan pembentukan komisi investigasi independen tersebut.

"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," katanya.

Selain itu GNB juga meminta Presiden untuk melepaskan mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang masih ditahan oleh Kepolisian di sejumlah daerah karena terlibat unjukrasa tersebut.

"Jami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan. Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka," katanya.

Sementara itu Pdt. Gomar Gultom mengatakan dalam pertemuan tersebut GNB juga meminta presiden untuk melakukan evaluasi dan reformasi di tubuh kepolisian.

Presiden kata Pendeta Gultom akan membentuk komisi reformasi kepolisian untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," katanya.

Selain itu GNB juga menyampaikan tuntutan terkait reformasi di bidang ekonomi, Polhukam sebagaimana yang sudah disuarakan banyak kalangan. Ia berharap Presiden bisa menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan hankam secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan kami sampaikan," katanya.

GNB juga meminta presiden untuk memberantas korupsi. Ketua BP Taskin Budiman Soedjatmiko yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Presiden memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Banyak sekali soal korupsi dan tadi beliau menjelaskan strategi target hanya dengan membersihkan korupsi dan melakukan hilirisasi, dan optimalkan sumber daya manusia kita, anak anak muda kita yang pintar pintar untuk bisa berkarya di berbagai macam industri dan karena itu pak Prabowo mendorong industrialisasi, industrialisasi, hilirisasi, antikorupsi," katanya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden sangat baik. Presiden memberikan penjelasan terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh GNB.

"Ya. Terima kasih. Saya kira yang jelas kami mendapat, kami mendapat banyak informasi penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik," pungkasnya.

Demo berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 menjadi salah satu titik panas dalam dinamika politik Indonesia.

Aksi yang awalnya damai berubah menjadi kericuhan besar di berbagai kota, terutama Jakarta dan Makassar, dengan dampak sosial dan politik yang signifikan.

Kronologi Singkat

Tanggal: 25–28 Agustus 2025
Lokasi utama: Gedung DPR/MPR RI (Jakarta), DPRD Makassar, dan sejumlah titik di Jawa dan Sumatera
Pemicu: Kekecewaan publik terhadap DPR, terutama soal tunjangan besar dan etika anggota dewan di tengah krisis ekonomi

Puncak Kerusuhan

Massa dari berbagai kalangan—ojek online, pelajar, aktivis, influencer, hingga ibu rumah tangga—berkumpul tanpa mobil komando, menyuarakan aspirasi secara spontan
Ketegangan meningkat saat aparat menahan sebagian massa di bawah flyover Senayan, memicu kemarahan dan bentrokan
Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon, namun massa tetap melakukan perlawanan
Aksi menyebar ke jalan tol dan rel KRL, melumpuhkan aktivitas warga

Dampak dan Korban

Gedung pemerintah dibakar, rumah pejabat dijarah
Korban jiwa dan luka-luka dilaporkan
Tiga orang dilaporkan hilang, menurut KontraS.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Tak Akan Bentuk Tim Investigasi Independen Demo Berujung Kerusuhan pada Akhir Agustus,