Mualem Tegas Tolak Pemotongan Transfer ke Daerah

Tayang: Selasa, 7 Oktober 2025 14:05 WIB

Editor: Yocerizal

Mualem Tegas Tolak Pemotongan Transfer ke Daerah

Humas BPPA

BERI KETERANGAN PERS - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf didampingi Gubernur Maluku, Sherly Tjoanda Laos, Kepala Pengelola Keuangan Aceh, Reza Saputra, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Kementerian Keuangan, Jalan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Baca Selanjutnya:

Iran Klaim Kemenangan Bersejarah, AS Terima Syarat Jelang Perundingan Damai

SERAMBINEWS.COM - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan sikap Pemerintah Aceh yang menolak rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Mualem ini usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah lain bahkan mencapai 30–35 % .

Gubernur menilai bahwa kebijakan pemotongan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,"

"Kami berharap Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” tambahnya.

Harap Dialog Terbuka

Gubernur juga menekankan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Ia berharap adanya dialog terbuka antara Pemerintah Pusat dan seluruh pemerintah daerah agar solusi yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka,"

"Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Muzakir Manaf.

Dalam pertemuan itu, Mualem turut didampingi Kepala Badan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP., M.Si dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Said Marzuki, S.IP., M.Si.(*)