Dampak Pemotongan TKD Aceh: Pembayaran Gaji ASN dan PPPK Terancam hingga Pembangunan Tertunda

-Pembayaran gaji ASN dan PPPK terancam, karena beban operasional tetap tinggi meski anggaran berkurang.

-Tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai daerah berisiko tertunda atau dikurangi.

Gangguan pada Program Prioritas

-Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan berpotensi tertunda atau dibatalkan.

-Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ikut terdampak karena keterbatasan anggaran.

Respons Pemerintah Daerah

-Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menolak keras pemotongan TKD dan menyebutnya tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah.

-Ia menegaskan bahwa Aceh butuh dukungan, bukan pengurangan anggaran, dan siap berdialog dengan pemerintah pusat.

Sikap Pemerintah Pusat

-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemotongan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja dan mengurangi penyelewengan.

-Pemerintah pusat berencana menambah alokasi program di daerah menjadi Rp1.300 triliun pada 2026, namun belum jelas implementasinya

Baca juga: Mualem Lobi Menteri LH Minta Dukungan Dana Abadi Eks Kombatan dan Korban Konflik

Gubernur Mualem Tolak Rencana Pemotongan Dana Transfer Daerah

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan penolakan Pemerintah Aceh terhadap rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diusulkan pemerintah pusat.