Dampak Pemotongan TKD Aceh: Pembayaran Gaji ASN dan PPPK Terancam hingga Pembangunan Tertunda

Penegasan tersebut disampaikan Mualem usai pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menjelaskan, kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh dipangkas sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah lain mengalami pemotongan hingga 30–35 persen.

 
Mualem menilai kebijakan pemotongan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujarnya.

Mualem juga menekankan komitmen Pemerintah Aceh untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Ia berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar solusi yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas Mualem.

Bagaimana Tanggapan Menteri Keuangan?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik dari pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan.

Ia menyebut efektivitas anggaran sangat bergantung pada kinerja kepala daerah dalam mengelola keuangan dan memperbaiki birokrasi.

“Jadi gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya,” kata Purbaya seusai menerima perwakilan APPSI di Jakarta.