Diprotes Mualem dan Gubernur Lainnya Gegara Pangkas TKD, Purbaya: Pastikan Penyerapan Anggaran Bagus

“Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka, pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor,” tutur Purbaya.

SERAMBINEWS.COM -  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan.

Kali ini terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Gebrakan terbaru Menkeu ini memicu protes dari 18 gubernur di seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem.

Adapun alasan Pemerintah Pusat menghadapi keterbatasan fiskal akibat perlambatan ekonomi nasional selama sembilan bulan terakhir.

Purbaya menyebut, pemangkasan dilakukan secara proporsional: daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara juga mengalami potongan lebih besar.

Tak pelak, kebijakan itu menimbulkan dampak langsung ke daerah.

Beberapa daerah mengalami pemotongan signifikan, seperti Maluku Utara yang kehilangan 60 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH), turun dari Rp10 triliun menjadi Rp6,7 triliun.

Gubernur Jambi menyebut pemotongan TKD berdampak pada kemampuan membayar tunjangan pegawai dan belanja operasional.

Baca juga: Gubernur Aceh Mualem Ikut Geruduk Kantor Menkeu Purbaya, Tolak Pemotongan Dana Transfer Daerah

Respons Menkeu Purbaya

Purbaya menggelar pertemuan dengan para gubernur dan menyatakan bahwa pemotongan bersifat sementara.

 Jika ekonomi membaik, TKD bisa ditambah kembali.

Ia meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan disiplin anggaran dan efisiensi belanja sebelum meminta tambahan dana.

Tanggapan Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para gubernur tidak langsung resisten, dan menyarankan evaluasi efisiensi anggaran terlebih dahulu sebelum menuntut penambahan.

Sementara Menkeu Purbaya menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) meski menuai protes dari sejumlah gubernur.

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

“Jadi semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menurut Purbaya, keputusan itu diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan anggaran. 

Ia mengatakan, pemerintah pusat masih memberi ruang bagi daerah untuk mendapatkan tambahan alokasi tahun depan jika kondisi ekonomi membaik.

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, pemerintah akan melihat perkembangan penerimaan negara sebelum membuka peluang revisi TKD.

“Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka, pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor,” tutur Purbaya.

 Ia menegaskan, penyerapan anggaran yang efisien menjadi syarat utama agar pemerintah bisa menambah dana ke daerah.

“Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” katanya.

"ketika itu tidak bisa dihilangkan susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. mereka juga setuju," sambungnya.

Purbaya mengaku pihaknya telah berdialog dengan para gubernur yang melakukan protes. Dia menyebut sinyal yang diterima sejauh ini positif.

“Kira-kira sinyalnya seperti itu. Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggarannya), juga enggak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia datang beriringan ke gedung tersebut, membawa satu pesan yang sama yakni menolak kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang diterapkan pemerintah pusat.

Sebanyak 18 gubernur hadir langsung dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 5 daerah absen, sementara 8 lainnya mengirim perwakilan.

Namun, meskipun tidak seluruhnya hadir, suara mereka sepakat terkait pemotongan anggaran dari pusat dinilai terlalu berat dan memberatkan daerah dalam menjalankan program prioritas.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan itu, menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, keputusan memotong TKD hingga 20–30 persen untuk tingkat provinsi dan bahkan mencapai 60–70 persen di beberapa kabupaten dan kota, berpotensi melumpuhkan banyak program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

Ia menambahkan, beban pembiayaan gaji PPPK menjadi salah satu persoalan paling krusial.

Banyak daerah yang kini kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan program pembangunan secara bersamaan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ujarnya.

Nada keberatan juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, untuk meninjau kembali kebijakan pemotongan TKD yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Purbaya Tak Gentar Diprotes Puluhan Gubernur, Tetap Ngotot Potong Transfer ke Daerah,