Mahfud MD: KPK Bisa Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh soal Pindah Kontrak dari Jepang ke China

Mahfud MD menilai ada kejanggalan sejak perpindahan kerja sama dari Jepang ke China, terutama terkait perubahan skema pendanaan dan kontrak.

Editor: Mursal Ismail
KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
DUGAAN KORUPSI - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri secara menyeluruh dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Mahfud MD menilai ada kejanggalan sejak perpindahan kerja sama dari Jepang ke China, terutama terkait perubahan skema pendanaan dan kontrak. 

Mahfud MD menilai ada kejanggalan sejak perpindahan kerja sama dari Jepang ke China, terutama terkait perubahan skema pendanaan dan kontrak.

SERAMBINEWS.COM - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri secara menyeluruh dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

Mahfud MD menilai ada kejanggalan sejak perpindahan kerja sama dari Jepang ke China, terutama terkait perubahan skema pendanaan dan kontrak.

Mahfud juga menyoroti pembengkakan biaya (cost overrun) proyek dari 5,13 miliar dolar AS menjadi 7,27 miliar dolar AS, serta munculnya campur tangan pemerintah meski proyek disebut bersifat business to business (B2B).

Sementara itu, KPK membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi Whoosh sudah diselidiki sejak awal 2025.

Lembaga antirasuah ini masih menghimpun bukti dan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Sebagai informasi, Whoosh sebenarnya sempat akan dikerjakan oleh pihak Jepang dan telah melakukan studi kelayakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Gali Informasi Secara Tertutup

Dalam kerja sama dengan Indonesia, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga rendah yakni 0,1 persen dengan masa tenggang 10 tahun.

Namun, tiba-tiba kerjasama beralih ke China dan model kerjasama yang dipilih yakni business to business (B2B) dan skema pinjaman dengan bunga 2 persen dan tenor 40 tahun.

Tawaran kerja sama ini didukung oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno pada tahun 2016 karena dalam kontrak dijanjikan utang proyek Whoosh tidak akan menguras APBN Indonesia.

Perpindahan kerja sama inilah yang diminta Mahfud untuk diungkap oleh KPK. Pasalnya, Mahfud mengatakan ada kejanggalan terkait perubahan kerjasama tersebut.

"(Penyelidikan bisa dilakukan KPK) saat proses pembuatan kontrak, pemindahan kontrak dari Jepang dan China, itu patut dipertanyakan.

"Meskipun orang bisa mengatakan, itu biasa dalam bisnis. Tapi menurut saya tetap mencurigakan," katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Baca juga: Arab Saudi Bangun Kereta Cepat Sepanjang 1.500 Km Anggaran Rp 116 Triliun, Riyadh ke Jeddah 4 Jam

Selanjutnya, Mahfud menyarankan KPK untuk menyelidiki penyebab terjadinya pembengkakan (cost overrun) dalam pembangunan proyek Whoosh.

Sebenarnya anggaran awal pembangunan Whoosh sebesar 5,13 miliar dolar AS tetapi terus mengalami pembengkakan hingga terakhir pada tahun 2022 menjadi 7,27 miliar dolar AS.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved