Mahfud MD: KPK Bisa Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh soal Pindah Kontrak dari Jepang ke China
Mahfud MD menilai ada kejanggalan sejak perpindahan kerja sama dari Jepang ke China, terutama terkait perubahan skema pendanaan dan kontrak.
"Kemudian (KPK bisa menyelidiki terkait) mengapa bisa terjadi cost overrun. Itu semua, tidak kita katakan sebagai korupsi, tidak tapi harus diselidiki," ujarnya.
Mahfud turut menjelaskan bahwa KPK bisa terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen terkait proyek Whoosh.
Setelah itu, sambungnya, komisi antirasuah bisa memeriksa Menteri BUMN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama hingga tim yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut.
Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut materi penyelidikan yang terpenting yakni dokumen terkait kerja sama Indonesia-China dalam proyek Whoosh.
Baca juga: VIDEO - AHY Pikir Keras Cari Solusi Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 116 Triliun
Pasalnya, menurut Mahfud, China memiliki aturan di mana kontrak kerja sama dilarang untuk diketahui publik.
"Yang paling penting, dokumen (kerjasama) seperti apa? Karena konon kalau transaksi dengan China, dokumen tidak boleh dibuka ke siapapun. Hanya pihak pemerintah (China) dan pemerintah (Indonesia)," jelas Mahfud.
"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) punya nggak tentang rincian keuangan dan berbagai jaminan yang dimungkinkan itu," sambungnya.
Ada Campur Tangan Pemerintah dalam Proyek Whoosh, Padahal Kerja Sama Bersifat B2B
Mahfud juga mengatakan meski pada awalnya, kerja sama proyek Whoosh bersifat B2B, tetapi justru berakhir adanya campur tangan pemerintah Indonesia.
Dia mengungkapkan hal itu terbukti lewat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sasrana Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung.
Baca juga: Utang Kereta Cepat” Whoosh” Cina: Akankah Prabowo Mengikuti Jejak Mahathir?
"Loh katanya dulu nggak ada jaminan dari pemerintah, kok sekarang ada jaminan dari pemerintah?" ujar Mahfud.
Menurutnya, terbitnya PMK tersebut buntut dari aturan China yang tidak ingin kontrak kerja sama diketahui oleh publik.
Mahfud mengatakan aturan ini menjadi wujud 'jaminan' dari Indonesia dalam kerjasama proyek Whoosh dengan China.
"Dari tim penelitian di Jerman terhadap kontrak-kontrak dengan China itu, selalu ada jaminan yang dirahasiakan."
"Jaminannya apa? Nanti kalau ini terjadi, apa dulu yang dijaminkan? Lalu tata caranya ini sudah disiapkan kalau mau berpikir curiga atas kejadian sesuatu," kata Mahfud.
KPK Mulai Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Whoosh
Baca juga: Soroti Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 116 T, Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Whoosh.
| KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Gali Informasi Secara Tertutup |
|
|---|
| Trump Sahkan Kesepakatan Dagang Besar dengan Empat Negara ASEAN, China Makin Tergeser? |
|
|---|
| Bupati Aceh Jaya Bakal Tunggangi Land Cruiser, Wabup Tank Buatan China, Harga Rp 4,9 M |
|
|---|
| Helikopter dan Jet Tempur AS Jatuh Hampir Bersamaan di Laut China Selatan, Seluruh Awak Selamat |
|
|---|
| Era Baru Perang Udara, Amerika Kembangkan Jet Tempur X-BAT yang Dipiloti AI: Mampu Bertempur Sendiri |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.