Perilaku Trump: Senjakala Hegemoni Amerika Serikat?

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Selama lebih dari tujuh dekade setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menempati posisi yang unik dalam tatanan dunia.

Amerika bukan hanya negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar, tetapi juga pemimpin global - negara yang tidak hanya mampu memaksakan kehendaknya, tetapi juga membentuk aturan main, menentukan agenda internasional, dan menyediakan kerangka stabilitas yang relatif dapat diandalkan. 

Hegemoni Amerika bertumpu pada kombinasi kekuatan nyata, pengakuan internasional, dan konsistensi perilaku. 

Dunia mengikuti Amerika bukan semata karena takut, tetapi karena percaya bahwa kepemimpinan Amerika lebih dapat diprediksi dibanding alternatif lainnya.

Baca juga: Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Guncangan "America First" dan Runtuhnya Prediktabilitas

Namun, masa kepresidenan Donald Trump mengguncang dasar kepercayaan ini dan memunculkan pertanyaan yang kini semakin sulit dihindari: apakah perilaku Trump mempercepat kemunduran relatif hegemoni Amerika Serikat?

Trump datang ke Gedung Putih sebagai figur penentang elit penguasa lama dan secara terbuka skeptis terhadap kerja sama internasional dan aliansi.

Slogan America First - Pertama Amerika bukan sekadar retorika politik domestik, tetapi cerminan cara pandang hubungan internasional sebagai transaksi yang harus langsung menguntungkan Amerika.

Dalam pandangan ini, sekutu tidak lagi dipahami sebagai mitra strategis jangka panjang, tetapi sebagai pihak yang “menumpang” pada kekuatan Amerika.

Perubahan pola pikir ini menandai pergeseran besar dari tradisi kebijakan luar negeri Amerika pasca Perang Dunia II. 

Selama Perang Dingin dan sesudahnya, Amerika bersedia menanggung biaya kepemimpinan global - baik dalam bentuk komitmen keamanan, pembukaan pasar, maupun partisipasi dalam organisasi internasional - karena menyadari bahwa stabilitas dunia pada akhirnya menguntungkan kepentingan jangka panjangnya.

Trump, sebaliknya, mempertanyakan logika pendekatan tersebut dan menolak gagasan bahwa Amerika memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga tatanan global.

Dampak paling signifikan dari era Trump bukan hanya pada kebijakan tertentu, tetapi pada terkikisnya prediktabilitas Amerika Serikat.

Bagi sekutu dan mitra, kekuatan seorang pemimpin global tidak hanya diukur dari kapasitasnya, tetapi dari kepastian bahwa janji akan ditepati lintas pemerintahan.

Penarikan Amerika dari Perjanjian Iklim Paris, keluar dari kesepakatan nuklir Iran, meragukan komitmen NATO, serta penerapan tarif terhadap sekutu seperti Kanada dan Uni Eropa mengirimkan pesan yang jelas: komitmen Amerika dapat berubah drastis hanya karena perubahan politik domestik.

Baca juga: Aceh, Rusia, dan Tentara Bayaran: Muhammad Rio vs Hans Christoffel

Retaknya Aliansi Tradisional: Dari Eropa hingga Kanada

Eropa merasakan guncangan ini secara mendalam. Sejak akhir Perang Dunia II, keamanan Eropa Barat bergantung pada perlindungan Amerika melalui NATO dan kehadiran militernya. 

Ketika Trump menyebut NATO “ketinggalan zaman” dan mempertanyakan kewajiban Amerika untuk melindungi anggota yang “tidak membayar cukup”, dasar psikologis aliansi tersebut mulai retak.

Respons Eropa bukanlah memutus hubungan, tetapi menyesuaikan strategi. Wacana Kemandirian Strategis Eropa muncul sebagai refleksi bahwa Amerika mungkin tidak selalu hadir sebagai penjamin keamanan. Ini bukan anti-Amerika, tetapi adaptasi rasional terhadap ketidakpastian yang meningkat.

Kanada, sekutu terdekat Amerika secara geografis dan historis, merasakan dampak yang lebih simbolik.

Selama puluhan tahun, hubungan Kanada–Amerika dianggap hampir alami: perbatasan damai terpanjang di dunia, integrasi ekonomi mendalam, dan kerja sama keamanan yang erat. 

Namun, ketika Kanada dikenai tarif baja dan aluminium dengan alasan “keamanan nasional”, kepercayaan yang telah lama dibangun terganggu. Bagi pemimpin Kanada, kebijakan ini menunjukkan bahwa bahkan sekutu paling setia pun dapat diperlakukan sebagai lawan transaksi.

Kanada tidak meninggalkan Amerika, tetapi mulai mempertimbangkan diversifikasi mitra ekonomi dan politik.

Meksiko menghadapi dampak yang lebih keras dan emosional. Retorika Trump tentang imigran, ancaman membangun tembok perbatasan, serta tekanan tarif menciptakan hubungan yang penuh ketegangan.

Meski tetap terikat melalui perdagangan dan rantai pasok, hubungan AS–Meksiko kehilangan unsur kepercayaan dan berubah menjadi relasi defensif. Kedekatan geografis dengan Amerika justru membuat Meksiko lebih rentan terhadap fluktuasi politik domestik AS.

Baca juga: Indonesia di Era “Donroe”: Ujian Kapasitas Negara di Tengah Ambruknya Multilateralisme

Celah bagi Sang Naga: Kebangkitan Pragmastisme Cina

Dalam konteks ini, kebangkitan Cina menjadi semakin relevan. Cina tidak menciptakan krisis kepercayaan terhadap Amerika, tetapi memanfaatkan peluang yang muncul akibat ketidakpastian tersebut. 

Dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, kapasitas manufaktur yang besar, dan proyek besar seperti Jalur Sutra yang menjangkau puluhan negara, Cina menawarkan stabilitas ekonomi dan konsistensi kebijakan jangka panjang - sesuatu yang semakin langka dalam politik Amerika kontemporer.

Bagi banyak negara, terutama di negara berkembang, Cina muncul sebagai mitra pragmatis dan dapat diandalkan, setidaknya dalam hal perdagangan dan pembangunan infrastruktur.

Namun, dunia tidak secara otomatis menggantikan Amerika dengan Cina. Ketergantungan ekonomi tidak selalu berarti kepercayaan politik.

Model politik Cina yang terpusat dan otoriter, keterbatasan pengaruh budaya, serta kecenderungan menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat politik membuat Cina sulit diterima sebagai penguasa pengatur dunia adidaya yang normatif.

Dunia mungkin meragukan Amerika, tetapi belum sepenuhnya mempercayai Cina. Yang terjadi bukanlah pergantian hegemon secara langsung, tetapi tatanan yang lebih cair dan beragam pusat kekuatan.

Baca juga: Pecah Rekor! Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Ratusan Ribu per Gram, Simak Update 29 Januari 2026

Dilema Strategis Indonesia: Aktif dan Adaptif

Bagi negara menengah, termasuk Indonesia, dinamika ini memiliki arti strategis. Selama beberapa dekade, Indonesia beroperasi dalam sistem dunia yang relatif stabil, di mana Amerika Serikat - meski tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional - bertindak sebagai jangkar sistemik.

Jalur perdagangan global, keamanan maritim, dan arsitektur keamanan Asia-Pasifik sebagian besar ditopang oleh peran Amerika.

Ketika kepemimpinan hegemonik ini menjadi lebih tidak dapat diprediksi, Indonesia menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, melemahnya kepastian kepemimpinan AS memberi ruang lebih besar untuk kebijakan otonomi.

Di sisi lain, ketidakpastian ini meningkatkan risiko instabilitas kawasan, terutama di Asia Tenggara, yang menjadi pusat rivalitas AS–Cina sekaligus wilayah strategis utama Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat relatif stabil dan tidak terguncang secara dramatis seperti sekutu formal AS. Namun, era Trump memperkuat kesadaran bahwa ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar adalah risiko strategis.

Perubahan kebijakan yang drastis menunjukkan bahwa janji Amerika dapat dikorbankan demi kepentingan politik domestik.

Di sisi lain, Cina adalah mitra dagang utama Indonesia dan investor penting dalam pembangunan infrastruktur.

Namun, klaim wilayah Cina di Laut Cina Selatan, ketimpangan kekuatan, serta kecenderungan menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat politik menimbulkan tantangan tersendiri. 

Bagi Indonesia, Cina adalah mitra yang penting, tetapi juga tetangga strategis yang harus dikelola dengan hati-hati.

Respons Indonesia tidak bisa bersifat hitam-putih. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap relevan, tetapi perlu penyesuaian.

Dalam dunia beragam pusat kekuatan, bebas tidak berarti pasif, dan aktif tidak cukup hanya melakukan diplomasi simbolik. Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang bisa disebut aktif dan adaptif.

Pendekatan ini meliputi strategi mengantisipasi risiko secara cerdas - menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Cina secara bersamaan tanpa mengikat diri pada aliansi yang mengurangi fleksibilitas.

Kerja sama militer dengan Amerika bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, sementara hubungan ekonomi dengan Cina digunakan untuk pembangunan, dengan batasan tegas pada kepentingan nasional.

Menuju Otonomi Strategis di Tengah Ketidakpastian

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat ASEAN sebagai instrumen strategis. Dalam situasi melemahnya kepemimpinan Amerika, kekuatan kolektif kawasan menjadi semakin penting.

ASEAN yang solid memberi Indonesia pengaruh lebih besar dalam menghadapi negara besar dan mencegah Asia Tenggara menjadi arena kompetisi yang merugikan.

Tantangannya adalah mendorong kesepakatan antarnegara anggota ASEAN di tengah perbedaan kepentingan.

Indonesia juga harus memperkuat kapasitas nasional - terutama di bidang maritim, teknologi, dan ketahanan ekonomi.

Dalam dunia yang tidak pasti, otonomi strategis tidak hanya tergantung pada diplomasi, tetapi juga pada kemampuan domestik untuk bertahan dari guncangan eksternal. 

Diversifikasi mitra dagang, penguatan industri strategis, dan ketahanan rantai pasok menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak dalam tekanan kekuatan besar.

Senjakala relatif hegemoni Amerika bukan peristiwa tunggal, tetapi proses panjang yang ditandai oleh erosi kepercayaan dan retaknya kepemimpinan.

Era Trump berperan sebagai percepatan proses tersebut, mempercepat perubahan persepsi global terhadap Amerika. 

Pertanyaannya bukan apakah dunia akan meninggalkan Amerika, tetapi apakah Amerika mampu memulihkan kepercayaan sebagai pemimpin yang konsisten.

Bagi Indonesia, perubahan ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang. Dalam tatanan global yang lebih cair, negara menengah yang memiliki diplomasi cermat, kapasitas domestik kuat, dan visi yang jelas memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi arah sejarah.

Senjakala hegemoni, jika dikelola dengan bijaksana, bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih signifikan dalam membentuk masa depan kawasan dan dunia.

Dengan kata lain, keunggulan Indonesia bukan hanya terletak pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi pada kemampuan membaca arah perubahan dunia dan bertindak dengan ketenangan strategis.

Dunia yang tidak pasti bukan ancaman semata, tetapi juga peluang untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri, adaptif, dan mampu memanfaatkan perubahan kekuatan global untuk kepentingan nasional.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.