Prabowo dan The Economist: Indonesia dan Siklus Optimisme - Kewaspadaan Versi Media Internasional

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Artikel The Economist bertanggal 14 Mei 2026 itu tidak bisa dibaca sebagai sekadar laporan kebijakan dari sebuah majalah ekonomi-politik London.

Ia lebih tepat dipahami sebagai sebuah interpretasi atas posisi Indonesia dalam sistem global yang sedang berubah cepat, di mana negara-negara besar tidak lagi dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan disiplin fiskal.

Dalam artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”, Indonesia di bawah Prabowo Subianto diposisikan sebagai kasus penting dari dilema klasik pembangunan: apakah negara berkembang dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi tanpa mengorbankan stabilitas institusionalnya.

Di bawah permukaan narasi itu, The Economist sebenarnya tidak hanya berbicara tentang Indonesia.

Ia sedang berbicara tentang sebuah pola historis yang berulang di banyak negara berkembang besar: fase optimisme ekonomi yang kemudian diikuti oleh kekhawatiran terhadap keberlanjutan politik dan fiskalnya.

Indonesia, dalam pembacaan ini, bukan pengecualian, melainkan contoh terbaru dari siklus yang telah terlihat di banyak bagian dunia sejak akhir abad ke-20.

Dalam membaca Indonesia, The Economist membangun argumennya melalui empat lapisan utama yang saling terkait dan membentuk satu kerangka besar tentang risiko pembangunan.

Baca juga: MDCP Prabowo dan Trump: Kenapa Kita Harus Tahu?

Lapisan pertama adalah ekonomi politik dari kebijakan populis fiskal.

MBG dan Kelanjutannya

Program makan bergizi gratis atau MBG, yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, dipandang bukan hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai keputusan fiskal jangka panjang yang mengikat ruang anggaran negara di masa depan. 

Dalam logika The Economist, kebijakan semacam ini harus dilihat dalam konteks keterbatasan makroekonomi: tekanan pada rupiah, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta kewajiban menjaga kredibilitas fiskal yang telah dibangun sejak krisis Asia 1998.

Yang menjadi perhatian utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga sifat permanen dari komitmen tersebut.

Dalam ekonomi politik modern, program sosial berskala besar cenderung sulit untuk dikurangi kembali setelah diperkenalkan.

Dengan demikian, pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu membiayainya hari ini, tetapi apakah struktur fiskalnya tetap fleksibel dalam satu atau dua dekade ke depan.

Di sinilah The Economist melihat risiko bahwa Indonesia perlahan bergeser dari tradisi kehati-hatian fiskal menuju model belanja negara yang lebih ekspansif dan lebih sulit dikendalikan.

Baca juga: Komunikasi Publik Menteri Purbaya: Kebingungan Teknokratis, Krisis Nasional, atau Tarian Populis?