Menjalankan Humanocracy Secara Sistemik di USK

Oleh: Taufiq A Gani*)

Humanocracy bisa menjadi pemicu perubahan di USK. Namun, jika tidak dijalankan secara sistemik, maka tidak akan ada perubahan sama sekali.

Kalimat tersebut menjadi dasar tulisan ini. Saya menulisnya setelah membaca opini Prof. Rajuddin di Serambi Indonesia (1/6/2026), tentang regenerasi kepemimpinan fakultas dan Smart Humanocracy Governance di Universitas Syiah Kuala.

Tulisan tersebut memang banyak membahas regenerasi kepemimpinan fakultas. Namun, saya menangkap ada gagasan yang lebih besar di dalamnya: bagaimana humanocracy dijalankan sebagai perubahan nyata dalam tata kelola USK.

Saya sering melihat perubahan organisasi hanya ramai di awal. Istilahnya baru, programnya baru. Tetapi beberapa bulan kemudian, orang-orang tetap bekerja dengan cara lama. Yang berubah akhirnya hanya tampilannya saja.

Baca juga: South Andaman dan Nasib Aceh: Mengapa Sikap Mualem Harus Didukung Penuh?

Di situlah persoalannya. Perubahan yang sungguh-sungguh tidak cukup hadir sebagai nama baru. Ia harus menyentuh cara organisasi berpikir, mengambil keputusan, membagi kewenangan, melayani, menggunakan data, memanfaatkan teknologi, dan memperlakukan manusia yang bekerja di dalamnya.

Bukan Sekedar Memanusiakan Manusia

Dalam konteks USK, humanocracy menarik karena membawa harapan. Namun, harapan itu bisa hilang jika humanocracy hanya dipahami sebagai semangat kepemimpinan yang humanis.

Konsep ini harus turun menjadi desain perubahan. Ini bukan sekadar cara berbicara tentang memanusiakan manusia, melainkan cara menata ulang kerja organisasi agar dosen dan tenaga kependidikan tidak terus-menerus dibebani oleh sistem yang lambat.

Baca juga: Salurkan Rp 54 M, Nazir Baitul Asyi Gelar Kenduri untuk Jamaah Haji Aceh

Di sinilah cara pandang sistemik menjadi penting. Menambah aplikasi tidak otomatis membuat layanan membaik. Mengganti pejabat tidak otomatis mengubah budaya kerja.

Membuat slogan baru tidak otomatis memperbaiki proses organisasi. Perubahan baru terasa ketika alur kerja, kewenangan, data, teknologi, dan kebiasaan sehari-hari mulai bergerak ke arah yang sama.

Karena itu, langkah pertama perlu datang dari arahan yang konkret di tingkat universitas. Pimpinan USK perlu menjelaskan bagaimana humanocracy hendak dijalankan.

Apa prioritasnya? Apa prinsip kerjanya? Sejauh mana ruang lingkup perubahannya? Apa yang diharapkan dari setiap unit kerja?

Baca juga: 65 Santri SMAS Dayah Darul Quran Aceh Lulus Jalur Talenta USK, SPAN-PTKIN dan SNBT 2026

Arahan seperti itu penting agar konsep ini tidak ditafsirkan sendiri-sendiri. Setiap unit tentu memiliki karakter dan tantangan yang berbeda.

Fakultas, biro, lembaga, laboratorium, program studi, dan unit layanan tidak bekerja dalam situasi yang sama. Namun, semuanya tetap perlu bergerak dengan tujuan perubahan yang sama.

Setelah arah besar itu jelas, setiap unit dapat menerjemahkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Yang penting, orang-orang di dalam kampus tidak dibiarkan bekerja dalam prosedur yang berbelit.

Alur layanan perlu dibuat lebih sederhana. Data perlu dipakai untuk membantu keputusan. Tanggung jawab perlu dibuat lebih terang. Kalimat ini terdengar mudah, tetapi menjalankannya tidak pernah sederhana.

Perubahan Struktural

Humanocracy juga perlu dibaca sebagai perubahan struktural dan fungsional. Perubahan struktural menyangkut kewenangan, unit, koordinasi, dan tanggung jawab. Perubahan fungsional menyangkut cara setiap fungsi bekerja dan saling terhubung.

Di titik ini, transformasi digital perlu ditempatkan secara tepat. Teknologi bukan tujuan akhir.

Aplikasi bukan tanda bahwa perubahan sudah berhasil. Data juga bukan sekadar laporan untuk memenuhi kewajiban administrasi.

Semua itu baru berarti jika membantu civitas akademika bekerja lebih baik, mengambil keputusan lebih cepat, dan mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu.

Pada akhirnya, humanocracy tidak perlu diperlakukan sebagai istilah yang rumit. Ia cukup dibuktikan melalui perubahan yang terasa. Layanan menjadi lebih jelas, koordinasi lebih rapi, data dipakai dalam keputusan, teknologi membantu pekerjaan, dan budaya kerja lebih menghargai manusia.

USK tidak cukup dibangun oleh orang-orang baik yang duduk dalam jabatan. Orang baik tetap membutuhkan cara kerja yang baik. Mereka membutuhkan alur yang jelas, keputusan yang cepat, teknologi yang membantu, data yang dipakai, dan suasana kerja yang membuat manusia dihargai.

Itulah sebabnya humanocracy harus dijalankan secara sistemik. Jika tidak, ia hanya akan menjadi istilah baru dalam percakapan kampus. Padahal, yang dibutuhkan USK saat ini bukan sekadar istilah baru, melainkan cara kerja baru.

*) PENULIS adalah Alumni PPRA 65 Lemhannas

KUPI Beungoh adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. 

Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 

BACA artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI