Menjalankan Humanocracy Secara Sistemik di USK

Oleh: Taufiq A Gani*)

Humanocracy bisa menjadi pemicu perubahan di USK. Namun, jika tidak dijalankan secara sistemik, maka tidak akan ada perubahan sama sekali.

Kalimat tersebut menjadi dasar tulisan ini. Saya menulisnya setelah membaca opini Prof. Rajuddin di Serambi Indonesia (1/6/2026), tentang regenerasi kepemimpinan fakultas dan Smart Humanocracy Governance di Universitas Syiah Kuala.

Tulisan tersebut memang banyak membahas regenerasi kepemimpinan fakultas. Namun, saya menangkap ada gagasan yang lebih besar di dalamnya: bagaimana humanocracy dijalankan sebagai perubahan nyata dalam tata kelola USK.

Saya sering melihat perubahan organisasi hanya ramai di awal. Istilahnya baru, programnya baru. Tetapi beberapa bulan kemudian, orang-orang tetap bekerja dengan cara lama. Yang berubah akhirnya hanya tampilannya saja.

Baca juga: South Andaman dan Nasib Aceh: Mengapa Sikap Mualem Harus Didukung Penuh?

Di situlah persoalannya. Perubahan yang sungguh-sungguh tidak cukup hadir sebagai nama baru. Ia harus menyentuh cara organisasi berpikir, mengambil keputusan, membagi kewenangan, melayani, menggunakan data, memanfaatkan teknologi, dan memperlakukan manusia yang bekerja di dalamnya.

Bukan Sekedar Memanusiakan Manusia

Dalam konteks USK, humanocracy menarik karena membawa harapan. Namun, harapan itu bisa hilang jika humanocracy hanya dipahami sebagai semangat kepemimpinan yang humanis.

Konsep ini harus turun menjadi desain perubahan. Ini bukan sekadar cara berbicara tentang memanusiakan manusia, melainkan cara menata ulang kerja organisasi agar dosen dan tenaga kependidikan tidak terus-menerus dibebani oleh sistem yang lambat.

Baca juga: Salurkan Rp 54 M, Nazir Baitul Asyi Gelar Kenduri untuk Jamaah Haji Aceh

Di sinilah cara pandang sistemik menjadi penting. Menambah aplikasi tidak otomatis membuat layanan membaik. Mengganti pejabat tidak otomatis mengubah budaya kerja.

Membuat slogan baru tidak otomatis memperbaiki proses organisasi. Perubahan baru terasa ketika alur kerja, kewenangan, data, teknologi, dan kebiasaan sehari-hari mulai bergerak ke arah yang sama.

Karena itu, langkah pertama perlu datang dari arahan yang konkret di tingkat universitas. Pimpinan USK perlu menjelaskan bagaimana humanocracy hendak dijalankan.

Apa prioritasnya? Apa prinsip kerjanya? Sejauh mana ruang lingkup perubahannya? Apa yang diharapkan dari setiap unit kerja?

Baca juga: 65 Santri SMAS Dayah Darul Quran Aceh Lulus Jalur Talenta USK, SPAN-PTKIN dan SNBT 2026

Arahan seperti itu penting agar konsep ini tidak ditafsirkan sendiri-sendiri. Setiap unit tentu memiliki karakter dan tantangan yang berbeda.

Fakultas, biro, lembaga, laboratorium, program studi, dan unit layanan tidak bekerja dalam situasi yang sama. Namun, semuanya tetap perlu bergerak dengan tujuan perubahan yang sama.

Setelah arah besar itu jelas, setiap unit dapat menerjemahkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Yang penting, orang-orang di dalam kampus tidak dibiarkan bekerja dalam prosedur yang berbelit.