Flexing: Dompet Tipis, Gaya Fantastis

Oleh: Dr. Muhammad Nasir*)

Panggung Ilusi di Era Digital

Sejak dahulu manusia mendamba pengakuan.

Bedanya: dulu lewat karya, kini lewat citra.

Dunia digital menjadikan gengsi sebagai agama baru, disembah di layar, dipuja di unggahan.

Kita hidup di zaman ketika manusia rela berutang demi terlihat bahagia, dan negara berutang demi tampak berjaya.

Ketika citra menjadi segalanya: lebih penting dari realita, lebih berharga dari substansi.

Di media sosial, semua tampak berkilau: liburan ke luar negeri, mobil mewah, rumah estetik, hingga makan di restoran bintang lima.

Followers menjadi mata uang baru, dan gaya hidup menjadi alat ukur kesuksesan.

Namun di balik sorotan kamera banyak dompet menjerit, cicilan menumpuk, dan tabungan terkikis.

Inilah era flexing, budaya pamer kemewahan berdiri di atas fondasi utang dan kepalsuan.

Lebih dari gaya hidup, flexing menjelma ideologi sosial baru: diukur dari apa yang tampak, bukan apa yang bernilai.

Baca juga: Dari Ghosting hingga Flexing, Yuk Simak 15 Istilah Gaul Gen Z yang Makin Populer Belakangan Ini

Antara Gengsi, Algoritma, dan Realitas Ekonomi

Dalam studi behavioral finance, flexing dikenal sebagai pencarian validasi sosial melalui konsumsi simbolik.

Riset McKinsey Global Institute (2023) mencatat 64 persen generasi muda Indonesia membeli barang mewah bukan karena kebutuhan, melainkan demi pengakuan.

Ironisnya, survei Katadata Insight Center (2024) menunjukkan 73 % usia produktif hidup dengan utang konsumtif, termasuk paylater dan kartu kredit.

Bank Indonesia (2024) melaporkan lonjakan transaksi paylater hingga 70 % di usia 20–35 tahun.

Fenomena ini melahirkan the illusion of prosperity, kemakmuran semu yang gemerlap di permukaan, namun rapuh di dasar.

Bank Dunia (2023) memperingatkan bahwa hampir 40 % kelas menengah Indonesia berada di ambang kerentanan finansial.

Algoritma media sosial memperkuat budaya pamer ini.

Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism menjelaskan: algoritma digital dirancang untuk memanen perhatian; dan konten mencolok menjadi bahan bakarnya.

Semakin mewah tampil, semakin besar peluang viral.

Dalam ekosistem seperti ini, pamer bukan pilihan, tetapi strategi bertahan hidup digital.

Psikolog Leon Festinger melalui social-comparison theory menjelaskan bahwa manusia menilai harga dirinya dari apa yang dilihat dari orang lain.

Media sosial memperluas ruang perbandingan ini hingga tanpa batas.

Laporan World Economic Forum (2023) menunjukkan perilaku show-off spending naik 28 % secara global pasca-pandemi.

Nilai kerja keras dan kesederhanaan tergeser oleh nilai tampilan, gengsi, dan eksistensi.

Baca juga: Budaya Flexing di Medsos Bisa Jadi Bibit Korupsi, Salsa Erwina Dorong Anak Muda Ciptakan Perubahan

Flexing Negara: Infrastruktur Megah, Beban Jangka Panjang

Jika individu bisa bangkrut karena gaya hidup, maka negara pun bisa terjerembap dalam ilusi yang sama, hanya saja skalanya lebih megah dan taruhannya lebih besar.

Proyek raksasa sering dijadikan simbol kebanggaan nasional tanpa transparansi atas beban jangka panjang.

Contoh: Kereta Cepat Whoosh dijual sebagai ikon kemajuan dan kecepatan.

Namun mayoritas pembiayaannya berasal dari utang luar negeri berbunga tinggi.

Laporan IMF Country Report on Indonesia (2024) mencatat utang pemerintah menembus Rp8.200 triliun, dengan beban bunga terus membengkak.

Tanpa pertumbuhan ekonomi riil seimbang, proyek semacam ini berisiko menjadi flexing structural, kemegahan di atas fondasi utang.

Paradoks muncul: negara bangga infrastruktur megah, namun masih berjuang menekan kemiskinan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Bandingkan dengan Jepang atau Jerman yang menunda proyek prestisius demi riset teknologi: di sana kemajuan lahir dari laboratorium, bukan baliho.

Baca juga: VIDEO - Heboh! Ahmad Dhani Usul UU Anti-Flexing, Lita Gading Sindir: Otak Dangkal!

Negara Aset Membangun Nilai, Negara Liabilitas Membangun Gaya

Di balik budaya flexing tersembunyi akar persoalan yang lebih dalam: cara pandang terhadap kerja dan kekayaan.

Inilah jurang sesungguhnya antara negara maju dan berkembang, bukan hanya jumlah modal, tetapi cara menciptakan nilai.

Negara maju membangun kemakmuran melalui kerja asset, modal, ilmu, dan teknologi digunakan agar uang bekerja untuk manusia.

Kapital diolah menjadi produktivitas; pengetahuan dikonversi menjadi inovasi; kekayaan diarahkan untuk membangun daya bukan gaya.

Sebaliknya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia masih berkutat dalam kerja otot.

Energi terkuras untuk rutinitas, bukan mencipta nilai.

Sering membeli beban (liabilitas) yang menambah biaya hidup, bukan aset yang menumbuhkan daya hidup.

Dalam semangat konsumtif dan gengsi sosial, utang pribadi maupun nasional menjadi jalan pintas untuk tampil berkelas.

Akibatnya, masyarakat bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidup yang tak pernah mereka miliki sepenuhnya.

“Negara maju bekerja dengan kepala dan aset; negara berkembang masih berkeringat untuk membayar gaya.”

Kontras ini menjelaskan mengapa bangsa maju tumbuh meski tanpa sumber daya alam melimpah: mereka mengandalkan daya cipta, bukan daya gali; mengutamakan manajemen aset, bukan eksploitasi liabilitas.

Sementara negara miskin justru tenggelam dalam kekayaan alam sendiri, menjual hasil bumi, membeli barang jadi, dan menambah utang demi pencitraan.

Dalam perspektif Islam, arah peradaban ekonomi umat seharusnya menuju kerja aset, bukan kerja konsumtif.

Maqashid syariah mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang mesti dikembangkan untuk kemaslahatan.

Zakat, infak, dan wakaf produktif adalah wujud spiritual asset management, sistem di mana harta terus berputar dan memakmurkan banyak jiwa tanpa menindas siapa pun.

Bangsa yang hidup dari keringat semata akan cepat kelelahan; bangsa yang hidup dari pengetahuan akan terus bertumbuh.

Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bekerja, melainkan dari seberapa cerdas kita mengelola hasil kerja agar memberi manfaat luas.

Negara yang membangun nilai akan melahirkan martabat; negara yang membangun gaya hanya menambah beban sejarahnya sendiri.

Dalil dan Moralitas: Peringatan dari Langit

Ketika ekonomi kehilangan arah, nilai-nilai langit seharusnya menjadi kompasnya. Al-Qur’an mengingatkan: “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”   (QS. An-Nisa [4]: 36)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah.” (HR. Muslim)

Imam Al-Ghazali, memperingatkan bahwa riya’ pamer kemewahan dan pencitraan diri adalah penyakit hati yang dapat menghapus nilai amal dan merusak tatanan sosial.

Amal yang dilakukan demi pandangan manusia, tulisnya, tak lagi berpahala di sisi Allah, sebab niatnya terkotori oleh ego dan hasrat untuk dipuji.

Dua pesan agung ini mengetuk nalar modern kita: ketika gaya hidup menjadi alat ukur martabat dan kemewahan identitas sosial, manusia sesungguhnya sedang memamerkan kehampaan.

Dalam pandangan Islam, harta tidak dilarang, tetapi berlebih-lebihanlah yang mencabut keberkahannya.

Uang sejatinya bukan untuk dipamer, melainkan dihidupkan  menjadi aset produktif yang memberi manfaat bagi banyak orang.

Solusi: Literasi, Etika Digital, dan Kesadaran Kolektif

Kita tidak cukup mengutuk budaya ini; kita perlu membangun arah baru.

Ada tiga langkah konkret.

Pertama, pendidikan finansial dan etika digital harus menjadi kurikulum wajib nasional.

Program Digital Financial Literacy for Youth harus diterapkan agar anak muda tidak tumbuh menjadi generasi paylater.

Singapura telah membuktikan efektivitasnya melalui integrasi literasi finansial sejak sekolah dasar.

Kedua, pemerintah harus mengedepankan paradigma value-based development.

Setiap proyek strategis nasional wajib disertai value impact assessment, bukan sekadar cost-benefit analysis.

Transparansi dan akuntabilitas publik bukan formalitas mereka adalah budaya.

Ketiga, masyarakat harus menumbuhkan budaya malu terhadap gaya hidup palsu.

Gerakan moral seperti #HidupApaAdanya bisa dibangun sebagai simbol perlawanan terhadap budaya pamer digital.

Komunitas seperti Zero Waste Indonesia dan Hidup Minimalis telah membuktikan bahwa kesederhanaan justru melahirkan kedamaian.

Lembaga keuangan syariah pun dapat berperan memperkuat literasi produktif berbasis zakat, infak, dan wakaf investasi.

Menolak Hidup Penuh Kepalsuan

Pada akhirnya, flexing bukan sekadar soal gaya hidup; ia adalah cermin dari kegelisahan sosial dan krisis makna.

Ketika bangsa lebih sibuk membangun citra daripada karakter, lebih bangga pada utang daripada kemandirian, sejatinya kita sedang mendirikan istana di atas pasir.

Ali bin Abi Thalib pernah berpesan:  “Tak perlu engkau menjelaskan dirimu kepada musuhmu, karena mereka takkan percaya. Dan tak perlu pula menjelaskan kepada sahabatmu, karena mereka tak memerlukan itu.”

Nilai sejati tidak perlu dipamerkan; ia cukup dibuktikan lewat integritas dan kebermanfaatan.

Bangsa yang hebat bukanlah yang paling gemerlap, tetapi yang paling jujur dalam kesederhanaan, paling tenang dalam kekuatan, dan paling tulus dalam membangun.

Anak-anak kita tak butuh orang tua yang kaya gaya, tetapi orang tua yang waras secara finansial.

Mereka tak butuh rumah mewah, tetapi rumah yang damai dari tekanan sosial.

Sebab sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak berutang untuk tampil mewah, melainkan siapa yang paling ikhlas bekerja untuk menyejahterakan.

Wallahu’alam bissawab.

*) PENULIS adalah Dosen Tetap pada Program Studi Magister Keuangan Islam Terapan, Politeknik Negeri Lhokseumawe Peneliti Sosial–Kemasyarakatan & Pembina Yayasan Generasi Cahaya Peradaban.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi dari setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis. 

BACA artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI.