VIDEO Rumah Hancur Dihantam Banjir Kayu Penebangan Korporasi

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Ratusan rumah warga di pedalaman Aceh Tamiang rata dengan tanah setelah banjir bandang membawa tumpukan kayu hasil penebangan liar yang diduga dilakukan oleh pihak korporasi.

Material kayu dalam jumlah besar itu menghantam rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum, mengakibatkan kerusakan parah di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyaksikan langsung kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, menyerukan permintaan darurat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu masyarakat.

Dalam peninjauan Selasa, 9 Desember 2025, Azhari Cage menemukan kenyataan memilukan: sekitar 280 rumah warga hancur total setelah dihantam kayu-kayu besar yang terseret arus banjir.

Tumpukan batang kayu dengan ukuran jumbo memenuhi halaman, jalan desa, bahkan menimbun sebagian bangunan masjid.

Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan yang diabaikan selama bertahun-tahun akhirnya memunculkan bencana dahsyat yang kini harus ditanggung masyarakat.

Masjid Desa Sekumur menjadi salah satu bangunan paling terdampak. Setengah bangunannya tertimbun tumpukan kayu yang datang bersamaan dengan banjir bandang.

Selain itu, jaringan listrik mati, akses jalan putus, dan warga kini kehilangan tempat tinggal serta perbekalan hidup.

Untuk mencapai lokasi, Azhari dan rombongan harus berjalan kaki melewati jalan setapak. Jalan utama yang biasa digunakan masyarakat telah hilang disapu banjir dan tertutup material kayu.

“Kami harus menembus jalan setapak karena akses resmi sudah tidak bisa dilalui. Ini menunjukkan betapa parahnya kondisi lapangan,” jelasnya.

Azhari juga mengunjungi beberapa desa lain di Kecamatan Bandar Pusaka dan pedalaman Sawang yang mengalami kerusakan serupa.

Di tengah kondisi yang memprihatinkan itu, Azhari Cage menyampaikan permohonan tegas:

“Tolong Pak Presiden. Kerusakan sebesar ini tidak bisa ditangani APBK Aceh Tamiang atau APBA Provinsi Aceh. Masyarakat membutuhkan intervensi pemerintah pusat melalui APBN.”

Ia menekankan bahwa infrastruktur umum harus dibangun ulang, kemudian rumah-rumah rakyat perlu direhabilitasi, penegakan hukum terhadap penebangan liar dan aktivitas korporasi perusak lingkungan harus segera dilakukan.