VIDEO Prof Humam Minta Menteri Pertanian Cabut Penyegelan Beras di Sabang atau ke MK

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Prof Ahmad Humam Hamid, tokoh yang terlibat langsung dalam proses perdamaian Aceh dan penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyampaikan sikap tegas terkait penyegelan 250 ton beras di Sabang oleh Kementerian Pertanian. 

Ia menilai keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan kekacauan administratif, tetapi juga mengabaikan kerangka hukum khusus yang berlaku bagi Aceh, terutama Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dalam pernyataan tertulis kepada Serambinews.com, Humam Hamid juga menyoroti ucapan Menteri Pertanian Amran yang menyebut “Panglima Tertinggi” dalam konteks beras Sabang.

Menurutnya, ungkapan itu tidak tepat dan terkesan menakut-nakuti Aceh, seolah-olah persoalan ini langsung berhadapan dengan Kepala Negara. 

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru dikenal memahami sejarah, proses damai, serta sensitivitas politik Aceh.

Baca juga: VIDEO Mualem Sebut Beras Impor 250 Ton di Sabang Bukan Pelanggaran Hukum

Karena itu, upaya mengatasnamakan beliau untuk menekan Aceh merupakan langkah keliru yang bisa merusak hubungan pusat–daerah.

Karena itu, lanjutnya, pelabelan “ilegal” terhadap beras Sabang bukan hanya tidak tepat, tetapi berpotensi melampaui kewenangan dan bertentangan dengan struktur hukum yang lahir dari proses damai dan kesepakatan nasional. 

Dalam pernyataan tersebut, Prof Humam juga mengatakan, apabila keputusan sepihak Mentan ini tidak ditinjau kembali, maka dirinya siap membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji tindakan tersebut secara jelas, transparan, dan sesuai kerangka konstitusi.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Prof Humam Ultimatum Menteri Amran: Cabut Perintah Segel atau ke Mahkamah Konstitusi,