DPRK Akan Panggil KIP Aceh Singkil

SINGKIL - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, melalui Komisi A, dalam waktu dekat ini akan memanggil Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat. Rencananya, wakil rakyat akan melakukan dengar pendapat (RDP), mempertanyakan penggunaan anggaran Pilkada 2012-2017, yang sudah habis mencapai 68 persen, atau Rp 7,48 miliar dari total Rp 11 miliar.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Singkil, H Fakhruddin Pardosi, kepada Serambi Sabtu (7/1) mengatakan, Dewan mempunyai hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran. Kemana saja dana rakyat digunakan, apakah sudah cukup atau masih perlu penambahan.

“Masa KIP ngomongnya kalau tak ada anggaran, pilkada yang sudah berjalan ditunda saja, tak bisa seperti itu. Namun sebelum DPRK menyetujui penambahan anggaran harus tahu dulu, yang sebelumnya digunakan untuk apa saja. Dan rincian penambahan yang dibutuhkan berapa, tidak begitu minta, langsung disetujui. Memang untuk mengaudit rincianya ada pihak lain, setelah usai pilkada,” kata Fakhruddin.

Menurut Fakhrudin, dalam penyusun anggaran 2012 lalu, ada dua mata anggaran di komisinya yang tidak dibahas. Penambahan anggaran Panwas Rp 1,8 miliar dan anggaran pilkada putaran kedua Rp 6 miliar. Alasannya karena DPRK belum mengetahui rincian yang sudah digunakan dan bera rincian tambahan yang dibutuhkan.

Fakhruddin mengaku terkejut dengan biaya perjalanan dinas KIP yang sudah menghabiskan Rp 1,6 miliar dan biaya kegiatan Rp 3,3 miliar. “DPRK saja yang jumlahnya lebih banyak tidak sampai segitu mengabiskan biaya perjalanan dinas. Kalau ada anggota KIP tak mau transparan soal anggaran, ini perlu dipertanyakan,” pungkas Fakhruddin Pardosi.

Hal senada disampaikan, Tamiruddin Lingga, Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Singkil. Menurut Tami, pihaknya akan segera meminta pimpinan dewan untuk memanggil KIP. “Kami sudah mengagendakan untuk melakukan RDP dengan KIP, masalah anggaran Pilkada. Dalam waktu dekat, ini tidak bisa dilama-lamakan,” kata Tami.

Sebagaimana diberitakan, KIP Aceh Singkil, sudah menarik seluruh anggaran Pilkada 2012-2017, senilai Rp 11 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 persen atau Rp 7,48 milar sudah dihabiskan. Alokasi terbesar untuk biaya kegiatan Rp 3,3 miliar.(c39)