Pj Tak Usah Berpolitiklah

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Tarmizi A Karim, telah melantik T Saifuddin TA sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh dan Jasman J Ma’ruf sebagai Pj Bupati Aceh Jaya. Saifuddin menggantikan Wali Kota/Wakil Wali Kota Mawardy Nurdin-Illiza Sa’aduddin Djamal sedangkan Jasman menggantikan Bupati/Wakil Bupati Azhar Abdurrahman-Zamzami A Rani.

Seperti diketahui, masa bakti Wali Kota/Wakil Wali Kota Banda Aceh berakhir 19 Februari 2012 sedangkan Bupati/Wakil Bupati Aceh Jaya pada 20 Februari 2012. T Saifuddin TA selama ini menjabat sebagai Sekda Kota Banda Aceh. Sedangkan Jasman J Ma’ruf selama ini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Pertama kita sampaikan selamat kepada Pak T Saifuddin dan Pak Jasman. Semoga keduanya dapat menjalankan tugas berat ini secara baik dan lancar. Kedua, sebelumnya banyak kalangan sudah mengingatkan, agar Pj Gubernur, Pj Walikota, dan Pj Bupati tidak ikut-ikutan berpolitik. Dengan bahasa lain ingin dikatakan bahwa para Pj jangan memihak dalam proses pilkada yang tahapannya sedang berjalan ini.

Sebab, ada banyak pengalaman tentang pilkada. Antara lain, pilkada memperlihatkan satu kecenderungan besarnya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada ke MK. Menurut analis politik, ini menandakan besarnya harapan masyarakat akan integritas dan independensi MK untuk memutus perselisihan dengan seadil-adilnya. SEbaliknya, hal ini pula menjadi penanda rendahnya tingkat kepercayaan para pelaku politik kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KIP dan pemerintah.

Permasalahan lain yang semestinya menjadi perhatian adanya indikasi keterlibatan secara diam-diam aparatur pemerintah dalam proses pilkada ini. Antara lain seperti yang terungkap di Nagan Raya.

Seorang Keuchik diamankan polisi karena memukul seorang warganya yang tidak mau meneken dukungan kepada sepasang cabup dan wabup yang akan maju pada pilkada.

Di balik kasus itu, terungkap pula bahwa intimidasi untuk mendukung salah satu kandidat peserta pilkada selama ini kerap terjadi, tapi sangat jarang terungkap ke permukaan. Oleh karenanya, dengan adanya insiden ini, pihak-pihak terkait hendaknya segera turun tangan mengatasi persoalan dimaksud. Diwejang pula, janganlah masyarakat dipaksa untuk mendukung seorang calon pemimpin, karena masyarakat sudah tahu mana calon pemimpin yang baik untuk mereka.

Di sinilah mestinya para Pj bupati/walikota dan juga gubernur mengambil peran penting. Yakni, mengupayakan terbuka peluang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk bersikap kritis, agar dapat mengontrol sepak terjang para kontestan pilkada.

Kemudian Pj juga harus memberikan perhatian pada upaya mengedepankan dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan yang lain, termasuk ancaman konflik horisontal.

Jadi menjaga kondusifitas keamanan daerah tak boleh terabaikan hanya gara-gara pilkada. Dan, karenanya, demi perdamaian dan menjaga kondusifitas daerah, bapak-bapak Pj sedapat mungkin tak ikut-ikutan berpolitik, meskipun kita tahu sangat sulit menghindarinya.