Politik Kekerasan Ancam Perdamaian

TRADISI kekerasan menjelang Pemilukada 2012 menegaskan bahwa transformasi konflik ke politik belum berjalan maksimal.H-10 masih diwarnai oleh berbagai bentuk intimidasi politik yang berujung pada jatuhnya korban manusia, kerusakan fasilitas dan menguatnya intimidasi psikologis.

Pemimpin politik Aceh yang mendiami DPRA belum mampu menciptakan keadaan politik Aceh yang demokratis setelah tujuh tahun penandatanganan MoU Helsinki. Kelima kandidat gubernur/wakil gubenur yang mengaku di teror oleh keadaan tersebut hanya bisa mengeluh dan hampir tidak mampu mengajak massa supaya beraksi secara demokratis.

Pemerintah Aceh dan kepolisian masih belum mampu meyakinkan para pihak untuk menghentikan keadaan politik yang penuh kekerasan, inisiatif menggelar deklarasi damai belum berdampak pada tumbuhnnya interaksi dan dialog politik para kandidat dan pendukungnya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilukada secara demokratis dan membangun kekuatan bersama untuk melaksanakan pembangunan Aceh paska-pemilukada.

 Peradaban baru
Perjanjian perdamaian Helsinki merupakan kesepakatan politik yang sangat penting dalam membangun peradaban baru Aceh. Pilkada 2006 yang memenangkan Irwandi-Nazar semestinya memperkuat tatanan politik Aceh sebagaimana kekhususan berdasarkan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Partai politik lokal (Bab XI, Pasal 75-95 UU No.11/2006) memberikan peluang politik yang amat besar bagi terbangunnya tatanan politik Aceh yang berbeda dengan politik nasional. Partai politik lokal dapat menjadi penyeimbang atas tradisi politik nasional yang korup, manipulatif dan intimidatif.

Pemerintah Aceh yang terpilih pada Pilkada 2006 luput membangun keadaan politik Aceh, bahkan Muhammad Nazar yang menjadi ketua Majelis Partai SIRA gagal membangun partai SIRA secara kuat selama masa kepemimpinannya di eksekutif Aceh. Sedangkan Irwandi yang menyatakan dirinya kader Partai Aceh tidak mampu melibatkan dirinya sebagai bagian terpenting dalam memperkuat partai itu sendiri, bahkan kemudian dia memilih maju lewat mekanisme perseorangan. Begitu pula partai-partai lokal lainnya seperti PDA, PRA, PAAS dan PBA semakin tenggelam dalam suasana politik kekinian.

Partai-partai politik lokal di Aceh mengalami stagnasi dalam membangun kapasitas organisasinya, memperkuat pengetahuan politik kader/konstituennya dan belum dapat memberikan bukti suatu produk politik yang mereka bangun, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun budaya.

Kekerasan menjelang hari pencoblosan semakin menciptakan keadaan yang labil (Akmal Abzal, 26 maret 2012 di Dialog Interaktif TVRI), keadaan tersebut terjadi oleh sebab transformasi konflik dalam 7 tahun belum menyentuh basis konstituen (akar rumput). Pola relasi elite dengan masyarakat akar rumput masih dipengaruhi materi, tetapi relasi tersebut juga sering dipermainkan oleh kaum menengah yang cenderung menguasai informasi.

 Fragmentasi sosial
Informasi dan pengetahuan yang diperoleh masyarakat akar rumput belum dapat menumbuhkan sikap dan tindakan yang rasional. Oleh karena itu, gesekan sosial oleh sebab suatu kepentingan politik sangat mudah terjadi dan fragmentasi sosial ini semakin meluas serta berimplikasi pada relasi antarkelompok yang berbeda.

Keadaan akar rumput yang sudah terfragmentasi dalam kelompok-kelompok sangat dipengaruhi kebijakan pemimpinnya. Realitas saat ini, interaksi antarpemimpin sangat kurang, sehingga energi mereka bukannya diorientasikan pada kekuatan politik bersama dalam membangun Aceh yang maju, tetapi dipengaruhi oleh ketidaksenangan masing-masing, sehingga berbagai intrik mewarnai pernyataannya di media massa. Harapan supaya mereka menjadi sosok panutan masyarakat dalam menghentikan gesekan sosial di akar rumput malah cenderung memprovokasi.

Masa kampanye yang diberikan oleh KIP untuk mensosialisasikan dan mendebatkan program-program politik di hadapan publik malah meningkatkan gesekan antarkonstituen, sehingga konstituen bukannya diorientasikan untuk memahami dan melakoni politik yang rasional malah terjebak pada keadaan politik kekerasan. Apabila lakon ini terus berlangsung sampai hari pencoblosan, maka sudah dapat dipastikan pemilukada 2012 tidak dapat berlangsung secara fair, jujur dan demokratis. Apakah politik yang seperti ini hendak kita tumbuhkan setelah MoU Helsinki?

 Generasi baru
Kita semua mesti ingat, lakon politik yang sedang kita lakoni ini merupakan fondasi politik untuk masa depan Aceh. Apabila tradisi kekerasan yang kita tumbuhkan, maka pemahaman politik generasi baru Aceh pun tidak akan jauh dari pada itu. Implikasi suatu sikap, perilaku dan tindakan politik kita saat ini menjadi cermin atas politik Aceh di tahun 2022, 2032 dan seterusnya.

Tentunya, semua kita memiliki cita-cita yang mulia untuk membangun Aceh, perbedaan sikap politik yang sedang kita lakoni semestinya kita jadikan kekuatan dalam menempatkan Aceh kembali jaya di mata dunia. Peradaban baru yang kita bangun sejak 15 Agustus 2005 merupakan peradaban yang menolak kekerasan, menghormati hak azasi manusia, toleransi atas keberagaman, memperkuat sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam demi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, membangun tatanan politik yang mensejahterakan, memperkuat relasi Aceh-Jakarta demi kekuatan posisi tawar Negara Republik Indonesia di Asia dan dunia.

Sudah saatnya, para calon-calon pemimpin Aceh 2012-2017 menyadari atas pentingnya kita hentikan kontradiksi internal dan membangun kekuatan menghadapi perkembangan global yang berpusat di Asia Pasifik. Peluang ini menjadi malapetaka jika Aceh belum dapat menyelesaikan rumah tangganya sendiri.

* Juanda Djamal, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP).