Opini

Kampanye dan Komunikasi Politik

SAMPAI beberapa hari ke depan, seluruh lapisan masyarakat di Aceh akan menyaksikan satu prosesi penting tahapan pemilukada

Kampanye dan Komunikasi Politik
Sahari Ganie

SAMPAI beberapa hari ke depan, seluruh lapisan masyarakat di Aceh akan menyaksikan satu prosesi penting tahapan pemilukada, yakni masa kampanye. Kegiatan komunikasi resipokral mutualis antara komunikator politik (juru kampanye) dan komunikan politik (calon pemilih).

Selama kampanye variabel komunikasi memainkan peran esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi pun banyak ditentukan oleh interaksi komunikasi politik. Komunikasi politik juga menentukan watak dan mutu demokrasi suatu masyarakat. Tingkat perkembangan demokrasi sangat banyak bergantung pada struktur dan ciri sistem komunikasi tersebut (Alwi Dahlan, 1999).

Futurlog ternama dunia Alvin Toffler, juga menyatakan di era abad kecanggihan teknologi informasi masa kini, pihak yang menguasai, mengendalikan informasi dan komunikasi akan dapat pula menguasai dan mengendalikan dunia. Pola hubungan tersebut berlangsung di tengah proses aktivitas demokrasi, dalam ruang lingkup suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya (Fagen, 1966).

Aktivitas komunikasi politik juga bertalian dengan proses peyampaian informasi politik, pesan-pesan politik, persuasi politik, dan sosialisasi politik, melalui medium orasi politik, simbol politik, perilaku politik, dan publikasi media massa. Dari deskripsi konsep-konsep komunikasi di atas, menempatkan kampanye sebagai faktor dan aset strategis setiap kandidat.

 Komunikasi politik cerdas
Pelaksanaan kampanye Pemilukada Aceh 2012 ini, hendaknya dapat ditumbuh-kembangkan komunikasi politik cerdas. Suatu komunikasi politik yang menuju pada pencerahan intelektual, dan pengayaan wawasan publik pemilih. Bukan komunikasi politik negatif yang bercorak pembodohan dan pembohongan publik pemilih, pola yang dulu lazim dipraktekkan para komunikator politik rezim Orde Baru, dengan pesan-pesan politik yang sarat nuansa agitasi, konfrontasi dan adu domba massa pemilih.

Dalam diskursus komunikasi politik, komunikator politik negatif dikenal dengan propagandis Machiavellis yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tunggal yakni pemenangan kandidatnya semata. Sebaliknya, gaya komunikator politik cerdas bercirikan empati sosial dan fokus menjaga kohefitas masyarakat luas.

Seyogyanya para tim sukses setiap kandidat, dalam masa kampanye mengutus komunikator-komunikator politik profesional yang cerdas, berorientasi program, dan memiliki sensitifitas konflik. Bukan menerjunkan rombongan komunikator kelas “warung kopi jalanan”, yang

hanya bisa mengungkap sisi buruk dan fitnah politik sarkastik (black campaign) terhadap kandidat pesaing, sehingga memicu anarkisme massa yang bermuara pada konflik horizontal sesama pemilih.

Dalam konteks realitas sosial politik masyarakat Aceh, yang kini dalam masa transisi damai (transitional peace society), harus dicegah berkembangnya komunikasi negatif destruktif tersebut, karena membayakan stabilitas politik lokal dan dapat mengancam perdamaian yang berkelanjutan (sustainable peace) di Aceh.

Lembaga think tank pemilu bereputasi internasional IFES (the International Foundation for Electoral Systems), menyebutkan masa kampanye sebagai fase pemilu paling kritis karena sangat rawan konflik (IFES Report, 2007). Pada rentang waktu inilah, massa pemilih setiap hari dijejali dengan berbagai informasi yang kadangkala tidak akurat dan menyesatkan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved