Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sampah, dan Pelajaran yang Terlupakan dari Banda Aceh 

Oleh: Yusrida Arnita

Di saat berbagai daerah mulai menghadapi krisis kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengingatkan bahwa persoalan sampah Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya tempat membuang sampah, melainkan pada kegagalan mengurangi sampah dari sumbernya. 

Ketika pemerintah kembali menegaskan komitmen mencapai target pengurangan sampah nasional, pertanyaan mendasarnya tetap sama: mengapa volume sampah yang masuk ke TPA masih terus meningkat?

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa dari sekitar 18,74 juta ton sampah yang tercatat pada 186 kabupaten/kota pada tahun 2025, baru sekitar 34 persen yang berhasil dikelola, sementara hampir 66 persen lainnya masih belum tertangani secara memadai. 

Dari total angka angka itu juga, sektor rumah tangga (sisa makanan dan aktivitas domestik) mendominasi sebagai penyumbang sampah terbesar, mencapai persentase sekitar 56,7 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah kebersihan kota, melainkan tantangan sistemik yang menyangkut perilaku, kelembagaan, dan tata kelola lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi ironi ketika dibandingkan dengan target Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (JAKSTRANAS) yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

Artinya, hampir seluruh sampah di Indonesia seharusnya telah tertangani secara memadai. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih jauh dari harapan.

Berbagai daerah masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan fasilitas pengelolaan, serta tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Kita masih terjebak dalam pola lama: kumpul, angkut, buang. Sebuah pola yang jelas tidak lagi memadai. Akar persoalannya bukan semata soal teknis, melainkan soal pendekatan.

Berbagai upaya alternatif seperti bank sampah dan TPS3R memang telah diperkenalkan, tetapi tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan. Keterbatasan lahan, lemahnya kapasitas manajemen pengelolaan, serta ketiadaan pembiayaan operasional setelah serah terima menjadi masalah klasik yang terus berulang. 

Infrastruktur yang berdiri tanpa kelembagaan yang menghidupkannya pada akhirnya hanya menjadi monumen kebijakan. Persoalan utamanya bukan terletak pada ketersediaan fasilitas semata, melainkan karena kita masih terlalu fokus pada sampah yang harus dipindahkan, bukan pada perilaku yang harus diubah. 

Saat ini masyarakat disuguhi fenomena di media sosial yang menggugah sekaligus menyisakan ironi. Jutaan orang menonton aksi bersih sungai oleh kepedulian komunitas muda seperti Pandawara Group, yang rutin membersihkan sungai.

Tetapi sampah terus diproduksi tanpa henti, ada satu pertanyaan yang mengusik: mengapa energi sebesar itu lebih banyak terserap untuk membersihkan hilir, bukan membenahi hulu? Kita seperti terus mengulang siklus yang sama: membersihkan tanpa pernah benar-benar mencegah.

Lalu, mungkinkah energi itu diarahkan ke hulu? 

Di tengah berbagai kegagalan pendekatan pengelolaan sampah yang terlalu berorientasi pada infrastruktur, pengalaman Banda Aceh menunjukkan bahwa solusi justru dapat lahir dari investasi sosial yang relatif murah namun berkelanjutan.

Pengalaman Banda Aceh menawarkan satu jawaban. Sejak 2015, kota ini mengadopsi sistem Waste Collection Point (WCP) dari Jepang. Hingga kini, sekitar 15 gampong telah menerapkan sistem ini di level permukiman.