BANDA ACEH - Sekda Aceh T Setia Budi mengatakan, pihaknya belum menyerahkan dokumen perhitungan APBA 2011 kepada DPRA, karena masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan APBA 2011 dari BPK.

“Setelah BPK menyerahkan LHP APBA 2011, satu minggu kemudian dokumen perhitungan APBA 2011 itu kita serahkan kepada pimpinan DPRA,” kata Setia Budi kepada Serambi Selasa (7/8) kemarin.

Pernyataan itu diberikan Sekda Aceh menanggapi pertanyaan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRA tentang molornya penyerahan dokumen LKPJ dan perhitungan APBA 2011.

Menurut agenda tahunannya, kata Setia Budi, tiga bulan setelah pengesahan APBA berjalan, eksekutif wajib menyerahkan dokumen LKPJ dan perhitungan APBA tahun sebelumnya kepada DPRA untuk dinilai dan disahkan.

Informasi diperoleh dari Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, A Hamid Zein, dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2011, sudah diserahkan ke Sekretariat DPRA, bulan lalu. Tapi, untuk dokumen Perhitungan Anggaran APBA 2011, belum diserahkan karena menunggu LHP APBA 2011 dari BPK.

“LHP APBA 2011 belum diserahkan BPK kepada kita, dalam pelaksanaan audit yang dilakukan tim auditor BPK terhadap penggunaan dana APBA tahun lalu, ada beberapa temuan di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang harus dimintai klarifikasinya kepada masing-masing SKPA,” ujarnya.

“Sejumlah SKPA telah menyerahkan klarifikasi temuan BPK itu kepada BPK. Kita harapkan dalam minggu ini, BPK bisa menyusun kembali LHP APBA 2011, untuk diserahkan kepada kita,” tambah Sekda.

Setia Budi juga mengatakan, program yang akan dilaksanakan dalam APBA-P saat ini sedang disusun oleh Bappeda Aceh. “Perlu diketahui, program yang akan dibuat nanti adalah yang batas waktu pelaksanannya tidak melampui tanggal 31 Desember 2012,” ujar Setia Budi.

Ditemui terpisah, Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar MSc mengatakan, program yang dibuat dalam APBA-P adalah program prorakyat, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dr Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.

“Program prorakyat yang dimaksudkan Pak Gubernur seperti, penyaluran bibit padi, jagung, obat-obatan, dan pupuk yang manfaatnya bisa digunakan langsung oleh petani untuk melanjutkan aktivitas pertaniannya guna mendukung ketahanan pangan di Aceh,” ujarnya.

Apalagi, berdasarkan laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh, banyak tanaman palawija mati kekeringan, akibat musim kemarau panjang. “Pemerintah perlu membantu petani padi, palawija yang tanamannya mati akibat kekeringan dengan cara menyalurkan bibit padi, pupuk dan obat-obatan supaya petani bisa kembali bercocok tanam. Program yang serupa juga dilakukan di berbagai bidang ekonomi lainnya, seperti perikanan, peternakan, perkebunan serta lainnya,” ungkap Iskandar.(her)