Jangan Boros Saat Harus Berhemat

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengevaluasi kembali tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh 2012. MaTA menilai tim melibatkan 169 orang, termasuk dari luar pemerintahan itu sangat gemuk sehingga banyak menghabiskan dana daerah.

Menurut Alfian, Gubernur harus mempertimbangkan beberapa hal mendasar terkait Tim Penyusun RPJM Aceh. Pasalnya, jumlah tim yang telah dibentuk mencapai 169 orang tidak efektif, tidak ekonomis, dan tidak efisien. Mereka adalah 60 pegawai dan staf ahli Bappeda Aceh, 23 pegawai dari berbagai SKPA dan sisanya dari akademisi, masyarakat, tenaga ahli dan purnawiran TNI  

“Jumlah itu sangat gemuk, segala biaya yang timbul terhadap orang-orang tim penyusun itu dalam menjalankan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2012. Seharusnya, pemanfaatan narasumber seluas-luasnya dari semua unsur dapat dilakukan saat Musrenbang RPJM Aceh,” tulis Alfian dalam siaran pers yang dipublikasikan harian ini kemarin.

LSM itu berpendapat, di antara pejabat yang diajukan itu ada yang tidak sesuai bidangnya dan terkesan hanya untuk membalas jasa karena telah ikut berperan memenangkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur/Wagub Aceh semasa kampanye pilkada, misalnya dalam tim itu masuk tiga mantan petinggi militer.

Kita sependapat dengan LSM itu bahwa si pejabat yang mengusulkan tim dimaksud tidak memikir ada relevansi atau tidak, tapi dialakukan sebagai upaya menyelamatkan diri dari jabatan. Makanya, kondisi ini tidak bisa dipertahankan karena Gubernur dan Wagub sudah menjadi milik rakyat, bukan lagi milik kelompok.

Yang kita sampaikan melalui sorotan ini adalah pemerintah di tingkat manapun hendaknya betul-betul melihat kondisi keuangan pada saat menysun program apapun. Artinya, pada saat semetinya kita berhemat, maka jangan melakukan pemborosan.

Melihat format tim ahli atau tim asistensi pemerintah di Aceh, paling sering melakukan pemborosan. Terutama karena bayaran besar setiap kali rapat. Paling tidak, setiap orang dibayar lebih Rp 2 juta setiap kali pertemuan. Jika, setahun saja mereka melakukan pertemuan 10 kali, maka APBA akan terkuras Rp 20 juta untuk setiap orang. Itu artinya Pemprov Aceh harus mengeluarkan dana hampir Rp 1,5 miliar untuk honor rapat saja. Itu belum termasuk biaya operasional mereka.

Makanya, sekali mlagi kita setuju pada anjuran LSM MaTA bahwa keberadaan tim yang terlalu gendut itu harus ditinjau ulang agar tak terlalu menguras APBA nantinya. Profesionalitas anggota tim juga harus teruji. Jangan sembarang rekrut.