Pemantau UUPA Janji Bantu Tuntaskan PP

BANDA ACEH - Tim Pemantau Pelaksanaan UUPA DPR RI, berjanji untuk membantu penuntasan seluruh peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) turunan UUPA. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, saat ini masih ada 6 (dari 9) PP dan 1 (dari 3) perpres turunan UUPA yang belum diterbitkan Pemerintah Pusat untuk Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengawas dan Pemantau Pelaksanaan UUPA  DPR RI, Priyo Budi Santoso, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Kodam, Polda, Kajati, dan para bupati/wali kota, serta DPRK, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (12/10). Hadir juga para direksi dari proyek vital, PT Arun, PT KKA, PT AAF, dan PTPN I.

Sejumlah pihak yang hadir menyampaikan berbagai persoalan dan kendala terkait pembangunan Aceh, terutama karena belum tuntasnya seluruh PP dan Perpres turunan UUPA.

Priyo Budi Santoso mengatakan, timnya akan berusaha maksimal untuk mendorong agar pemerintah pusat dapat memenuhi janjinya kepada Aceh.  Dana otsus yang diberikan untuk Aceh, kata Priyo, belum cukup untuk mendongrak ekonomi Aceh yang telah terpuruk selama 30 tahun akibat konflik dan porak poranda akibat bencana gempa dan tsunami tujuh tahun lalu.

Priyo juga mengatakan, Kementerian PU segera membentuk Balai Besar PU di Aceh dan mengalokasikan anggaran yang besar untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan nasional yang terdapat pada jalur tengah dan jalan tembus ke pantai timur-utara dan pantai barat-selatan Aceh. Aceh itu berstatus daerah khusus, dan tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Karenanya, perlakuan khusus, harus diberikan kepadanya, sebagai bukti kongkrit pusat memberikan Aceh otonomi khusus, seperti tiga provinsi lainnya, yaitu Jogjakarta, Papua, dan Papua Barat.

Ketua Tim Pengawas UUPA itu menegaskan, bupati/wali kota perlu mengetahui, bahwa otonomi khusus Aceh ini terpusatkan di provinsi. Karena itu, jika ingin mengusul program ke pusat,  gubernur harus diberi tahu, agar apa yang ingin diperjuangkan ke pusat, bisa diperjuangkan bersama.

“Kalau programnya ingin cepat dipenuhi pusat, berjuanglah bersama-sama, jangan individual, dan kami siap membantu sepenuhnya di DPR RI,” kata Priyo Budi Santoso.(her)

komentar mereka
Perlu Didorong

WAKIL Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengungkapkan, Tim pengawas dan pemantau pelaksanaan UUPA dari DPR RI, perlu mendorong pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan 6 lagi PP dan satu perpres turunan UUPA.

Menurut Sulaiman Abda, akibat belum keluarnya seluruh PP dan Perpres turunan UUPA itu, membuat pelaksanaan Pemerintahan di Aceh jadi terhambat. Misalnya, masalah PP pertanahan, PP pengelolaan migas bersama dan PP pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah.

“PP dan perpres itu sangat berguna untuk  memaksimalkan pelaksanaan UUPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerinthan Aceh untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya dari daerah lainnya,” kata Sulaiman Abda.  

Sementara peraturan (qanun) turunan UUPA yang menjadi kewajiban untuk dikeluarkan oleh DPRA berjumlah 59 qanun. Dari jumlah itu, sebanyak 28 qanun sudah selesai dibuat dan disahkan. Sisanya 31 qanun lagi, sedang dibahas, dan sebanyak 12 qanun.(her)

Sudah Satu Tahun Mengambang

KEPALA Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim SH MH mengungkapkan, sejak satu tahun terakhir tidak ada pembahasan draf PP maupun perpres turunan UUPA, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh.

Makmur menyebut contoh PP pengelolaan bersama tentang migas yangpembahasan draf PP nya telah rampung 90 persen, tapi belum dibahas mengenai pasal bagi hasil migasnya. “Sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2012 ini, pihak Menkeu, Kementerian ESDM dan BP Migas, tidak pernah lagi mengundang Tim Pemerintah Aceh untuk menuntaskan dan menyepakati satu pasal yang belum tuntas tadi, dengan berbagai alasan,” ujarnya.