Dewan Nonaktif Dapat Aspirasi

LHOKSUKON - Pemkab Aceh Utara dalam APBK 2013 tetap memplotkan dana aspirasi Rp 700 juta untuk Ahmad Junaidi, anggota dewan setempat yang kini nonaktif. Ahmad Junaidi dinonaktifkan dari anggota DPRK Aceh Utara pada 31 Agustus 2012 karena ia menjadi terdakwa kasus korupsi dana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI/2010 di Bireuen dan telah ditahan di LP Banda Aceh sejak 28 Juli 2012.

“Sejak awal kami memprotes adanya alokasi dana aspirasi untuk dewan. Apalagi, kami menerima informasi dalam APBK Aceh Utara 2013 Pemkab juga memplot dana aspirasi untuk anggota dewan yang telah nonaktif karena menjadi terdakwa kasus korupsi,” ujar Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada Serambi, Minggu (20/1).

Ia menyesalkan adanya plot dana aspirasi untuk anggota dewan yang nonaktif. “Kapan dia menjaring aspirasi dari daerah pemilihannya, sedangkan dia dalam tahanan. Jadi, sangat tak pantas Pemkab memplot dana itu. Kami menilai Bappeda tidak selektif dalam memplot dana aspirasi tersebut. Harusnya dana itu dihapus,” tegasnya.

Ketua DPRK Aceh Utara, Jamaluddin Jalil menyebutkan saat pembahasan RAPBK 2013 dirinya sudah memerintahkan dana aspirasi untuk Ahmad Junaidi dihapuskan karena ia dalam status nonaktif dan sedang ditahan. “Tapi, mengapa Bappeda mengapa masih memplot dana itu dan tidak menghapusnya. Bappeda harus mengevaluasi dana tersebut,” terang Jamaluddin.

Ketua Bappeda Aceh Utara, Zulkifli menyebutkan usulan untuk pembangunan rumah duafa merupakan usulan masyarakat melalui anggota dewan yang disampaikan dalam Musrembang setiap tahun di masing-masing kecamatan.

“Jadi, usulan itu dari masyarakat ke dewan lalu diteruskan ke Pemkab untuk diplot dalam APBK. Dalam APBK yang tertulis program pembangunan, tidak tertulis dana aspirasi dari anggota dewan,” ujar Zulkifli. Ketika didesak apakah benar dana aspirasi untuk Ahmad Junaidi sebesar Rp 700 juta, Zulkifli enggan menjawabnya.(c46)

Akan Dievaluasi
SAYA belum mengetahui apakah benar ada dana aspirasi untuk anggota dewan nonaktif, Ahmad Junaidi. Saya akan panggil Sekwan DPRK Aceh Utara dan Ketua Bappeda mengapa bisa ada plot dana aspirasi untuk anggota dewan yang nonaktif. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Jadi, saya akan evaluasi masalah ini dalam waktu dekat.
* Muhammad Thaib, Bupati Aceh Utara.(c46)