Kamis, 28 Mei 2015

Mahasiswa Desak BKPP Coret 48 Honorer Siluman

Selasa, 9 April 2013 08:37

Mahasiswa Desak BKPP Coret 48 Honorer Siluman
SERAMBI/IDRIS ISMAIL
Sejumlah staf dari tim Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pidie Jaya, Senin (8/4) melanyani dan menampung pengaduan secara tulisan dan tulisan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap Uji Publik tenaga Honorer Katagori Dua (K2).

“Hasil penelusuran dan pengaduan sejumlah masyarakat, kami mencatat ada 48 tenaga honorer siluman K2 dari 13 SKPK terpangpang pada papan pengumuman uji publik dimana mereka itu tidaklah layak masuk ke dalam katagori tersebut dan haruslah dicoret dari daftar itu,”sebut koordinator AMP2J, Zikrillah kepada Serambi Senin (8/4).

Ia menyebutkan, dari 582 nama yang masuk dalam daftar tenaga honorer K2 banyak ditemukan kejanggalan dalam pengumuman yang di umumkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tersebut.

Dikatakan Zikrillah, berdasarkan pengaduan yang diterima dari sejumlah tenaga honorer dan masyarakat, ada 48 nama yang masuk dalam datar nama pengumuman tersebut adalah tenaga honorer yang memiliki SK tugas  tahun 2008-2011, tetapi mereka merekayasa dengan memegang SK tahun 2005.

“Sementara jika dilihat dari usia Kabupaten Pijay hal itu menjadi aneh, karena Pijay terbentuk pada Juni 2007. Maka, dari mana mereka mendapat SK 2005 dan yang paling parah ada tenaga honorer yang sama sekali namanya tidak tercantum di dinas terkait tetapi tetap muncul nama dalam pengumuman K2 itu,”ujarnya.

Ia merincikan, dari 48 nama tenaga honorer siluman di 13 SKPK itu masing-masing, di BKPP terdapat 11 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) 2 orang, Dinas Pendidikan (Disdik) 15 orang, Sekretariat Kabupaten (Setdakab) 3 orang, Dinas Ekonomi dan Pembaggunan Daerah (DEPD) 1 orang, Pemkab 2 orang.

Selanjutnya Bagian Organisasi dan Hukum 1 orang, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) 1 orang, Tenaga Tehnis 1 orang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 2 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2 orang, Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) 2 orang, dan Dinas Perhubungan Parawisata dan Komunikasi Informatika (Dishubpar dan Kominfo) 6 orang.

“Kami mendesak agar tenaga honorer siluman dalam pengumuman K2 uji publik ini dapat dicoret karena diduga telah memanipulasi data yang menyebabkan banyak tenaga honorer yang sesunguhnya tidak terkafer dalam K2 itu,”katanya.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas