Politisi Moralis

TIDAK kurang dari 1.200 orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang telah didaftarkan oleh partainya masing-masing pada Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh, akan memperebutkan 81 kursi DPRA pada Pemilu 2014 mendatang (Serambi, 23/4/2013). Dari jumlah ini, sulit bagi kita untuk meraba, mana di antara mereka “politisi moralis” dan mana pula yang termasuk “moralis politisi”. Meminjam istilah Immanuel Kant, para politisi kita lebih terlihat sebagai “moralis politisi” dari pada “politisi moralis”.

Menurut Immanuel Kant, moralis politisi adalah one who forges a morality in such a way that it conforms to the statesman’s advantage. Politisi yang bermental moralis politisi ini selalu mereka-reka moralitas sedemikian rupa sehingga sesuai bagi keuntungan dirinya. Moralis politisi ini melihat politik sebagai persoalan teknis, bagaimana mencapai kekuasaan dengan segala cara, menghalalkan segala cara.

Sedangkan politisi moralis adalah politisi yang senantiasa memilih prinsip-prinsip kecerdikan berpolitik sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip moral. Kant mengatakan one who so chooses political principles that they are consistent with those of morality. Politisi moralis melihat politik sebagai persoalan etis. Jadi, seorang politisi moralis tetap harus cerdik dalam melihat peluang politik, namun dia harus punya intensi moral.

 Ladang bisnis kotor
Syahdan, maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh politik tanah air, seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaaq dan lain-lain, telah menguatkan anggapan kita bahwa sebenarnya politik merupakan ladang “bisnis” yang kotor. Mencari politisi moralis dan sepi ing pamrih bagaikan mencari garam di gunung, asam di laut. Itulah pendapat “sinisme pragmatis”. Sedangkan strukturalisme ekstrem berpendapat bahwa moralitas pribadi para politisi sangat tidak relevan lagi.

Berlawanan dengan dua pendapat ini saya ingin menunjukkan dalam tulisan ini, bahwa sebuah bangsa hanya dapat maju kalau para politisi memiliki integritas dan kejujuran pribadi. Sehingga berbicara tentang moralitas dalam politik cukup problematis. Apalagi kalau yang mau dibicarakan bukan prinsip-prinsip abstrak seperti demokrasi dan hak asasi manusia, melainkan moralitas para politisi. Tema moralitas politik di satu pihak ditertawakan di antara para ahli, dan di lain pihak telah dikorupsikan oleh para politisi sendiri.

Penempatan moralitas kedalam bangunan atas ideologi yang hanya berfungsi melegitimasikan struktur-struktur kekuasaan yang mapan, dengan harapan bahwa perbaikan moralitas para politisi akan menunjang perbaikan dalam kehidupan masyarakat, hal itu dianggap naif, kolot, tidak realistis, bahkan dicurigai sebagai ideologis sendiri. Di lain pihak para politisi terus menerus menceramahi masyarakat mengenai manusia utuh dan nilai-nilai bangsa, kewajiban dan tanggung jawab, tentang perlu adanya etos macam-macam, tentang kritik yang harus membangun dan lain sebagainya.

Akan tetapi, menurut hemat saya, tidak kalah pentingnya agar kita tidak menarik kesimpulan yang salah dari inflasi moralisme yang korup itu. Bukan sinisme dan defeatisme moral yang kita butuhkan, melainkan agar standar-standar moralitas umum ditegakkan kembali. Kita perlu membangun sebuah moralitas umum di mana orang diharapkan kembali merasa malu kalau ia bertindak dengan tidak jujur. Tetapi apakah masuk akal menuntut kejujuran dalam bidang politik? Bukankah berpolitik sama dengan air comberan yang kotor?

 Politik kotor
Apa yang dimaksud dengan tuduhan bahwa politik itu kotor, kiranya pertama-tama bahwa berpolitik berarti mencari dan mempertahankan kekuasaan. Dan kekuasaan itu katanya kotor. Untuk memperebutkannya orang harus keras, licik, pintar main bujuk ataupun memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang menjadi terlalu kuat harus dijegal sebelum menjadi ancaman.

Menurut pandangan ini jangan kita mengandaikan kesetiaan dan jangan percaya pada cita-cita para politisi, yang mereka cari hanyalah kekuasaan dan demi kekuasaan itu segala nilai lain harus dikorbankan. Cita-cita luhur dan tujuan terpuji para politisi tidak lebih dari sekedar kamuflase belaka, bagi kepentingan mereka yang sebenarnya adalah kekuasaan. Mereka hanya bisa bercuap-cuap saja tanpa tindakan yang nyata, “NATO” (no action talk only).

Politik dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama seluruh keluarga, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasan politik, demi untuk memenangkan suatu cause, melainkan ia sendiri menjadi kotor. Satu-satunya cause itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan. Pepatah tentang kekotoran bisnis politik dinyatakan sebagai “sudah biasa”, aji mumpung. Jadi pepatah itu di satu pihak mengungkapkan pendapat sinis bahwa nilai-nilai bangsa yang sering dicuap-cuapkan, sebenarnya tanpa relevansi bagi kehidupan politik nyata.

Di lain pihak orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan  di luar batas hukum adalah sesuatu yang lumrah, dicap sebagai bodoh dan naif. Pernyataan tentang kekotoran hakiki “bisnis politik” ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi. Fungsinya adalah melicinkan jalan bagi mereka yang memang bersedia main kotor demi kepentingan mereka sendiri. Pernyataan yang “selfserving” dan “selffulfilling” itu kedengarannya rendah hati dan realistik. Tetapi sebenarnya adalah kerendahan hati yang palsu dan realisme yang bohong.

Tapi bagaimana kita menanggapi argumen bahwa untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, kesetiaan, kejujuran dan fairness harus dikesampingkan? Memang benar bahwa bidang politik bukan untuk orang yang polos, onnozel atau amat suci. Kelicikan, untuk bersikap pragmatis, untuk tidak dihalang-halangi oleh nostalgia, perasaan sungkan dan pertimbangan sekadar kekeluargaan itu semua prasyarat seorang politisi yang mau sukses.

 Menjadi politisi jujur
Pada zaman sekarang ini, kita kesulitan mencari politisi moralis walau dari politisi dengan background Islam sekalipun. Bagai kita mau mencari “perawan di sarang pelacur”. Ketika seseorang berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar kepribadian yang integral dan bertanggung jawab. Orang jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya sendiri, membenci segala macam rasionalisasi, menghindarkan show and enjoy dan pembawaan berlebihan.

Akhirnya, orang jujur tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran adalah prasyarat semua keutamaan moral lainnya. Semua sikap moral yang pada dirinya sendiri kita puji akan kehilangan nilai mereka bila orang yang memperlihatkannya tidak jujur. Bersikap baik kepada orang lain tanpa kejujuran adalah laksana “madu bermerek racun”. Jadi kalau dituntut agar kejujuran dikembalikan ke bidang politik, kita tidak sekadar berlagak sok moralistik. Allahu `alam.

* Dr. Munawar A. Djalil, MA, Alumnus Islamic Political Sceince, Universitas Malaya (Malaysia), dan sekarang sebagai Kepala Bidang (Kabid) Bina Hukum pada Dinas Syariat Islam Aceh.