Soal Agama jangan Dipolitisasi

BANDA ACEH - Dialog antar-umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah dilaksanakan Kanwil Kemenang Aceh di Banda Aceh, Kamis-Sabtu (6-8/6) melahirkan tujuh rekomendasi. Salah satunya meminta semua pihak, terutama politisi tidak mempolitisasi persoalan agama dan umat beragama dalam politik praktis, karena dapat mengganggu kerukunan hidup umat di Aceh.     

Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Aceh, H Juniazi MPd mengatakan, rekomendasi itu sesuai kesepakatan peserta dialog dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh dan kabupaten/kota.

Selain itu, peserta juga dari unsur pemerintah, seperti Kemenag, Kesbangpol, Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Biro Isra, Kominda, Ormas Keagamaan Provinsi, Majelis Agama terdiri dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, serta utusan Kemenag kabupaten/kota. Semua peserta berjumlah 80 orang.

“Sedangkan narasumber dialog ini adalah Kakanwil Kemenag Aceh (Kebijaksanaan Kementerian Agama dalam membina dan memelihara KUB di Aceh), Ketua MAA Badruzzaman Ismail (Kerukunan Sebagai Jati Diri Masyarakat Aceh), dan Dra Nurmalis dari Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh (Political Will Pemerintah Aceh Dalam Memperkuat Perdamaian dan Kerukunan Umat Beragama),” sebut Juniazi lewat siaran pers kepada Serambi kemarin.

Selain itu, kata Juniazi tiga narasumber lagi adalah dari Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Perdamaian IAIN Ar-Raniry, Kamaruddin MA (Ajaran Agama Sebagai Perekat dan Pemersatu Umat), Akademisi dan Praktisi HAM dan KUB Aceh, M Sahlan Hanafiah MA (Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan Keagamaan di Aceh), dan Waredpel Serambi Indonesia, Nasir Nurdin (Peran Pers Dalam Memelihara Kerukunan Hidup Umat). (sal/rel)