Warga Dibolehkan Garap Sumur Minyak di Ranto

PT Pertamina EP Pusat mulai merespons permohonan masyarakat untuk bisa mengelola sumur minyak di area eks kerja sama operasional (KSO) PT Pertamina

Warga Dibolehkan Garap Sumur Minyak di Ranto
SERAMBI/YUSMADI YUSUF
Sejumlah pekerja sedang melakukan pengeboran secara tradisional di lokasi eks kerja sama operasional (KSO) PT Pertamina EP Pusat dengan Pacific Oil & Gas Limited (POG) di Desa Pertamina, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat menyambut baik areal itu akan dikelola oleh pemerintah daerah. SERAMBI/YUSMADI YUSUF

* Setelah Pertamina Merespons

LANGSA - PT Pertamina EP Pusat mulai merespons permohonan masyarakat untuk bisa mengelola sumur minyak di area eks kerja sama operasional (KSO) PT Pertamina Pusat dengan Pacific Oil & Gas Limited (POG) di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Kebijakan tersebut merupakan respons Pertamina terhadap permintaan masyarakat yang diusul langsung oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib. Sebelumnya, meski Muspika Ranto Peureulak, Aceh Timur, melarang penggalian atau pembukaan sumur minyak baru secara liar di kecamatan itu, namun tetap saja ada warga yang nekat menggali sumur baru. Bahkan, ketika jumlahnya makin banyak, muspika tak bisa berbuat apa-apa.

Amatan Serambi, Jumat (10/1), aksi pengeboran di area tersebut sudah tergolong sangat ramai. Bahkan, sejak sebulan terakhir, jumlah pendatang yang mengebor sudah tak terhitung lagi. Bahkan, sekitar 30 persen di antaranya datang Sumatera Utara dan sisanya dari berbagai daerah di Aceh Timur, termasuk dari Aceh Utara.

Kepala Layanan Operasi PT Pertamina EP Rantau, Jufri yang dihubungi Serambi mengatakan, Pertamina sudah mengizinkan eks areal KSO POG tersebut di-KSO-kan kepada pemerintah daerah yang dikelola oleh BUMD.

Jufri menambahkan, KSO tersebut harus mengikuti prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan investasi migas. “Harus sesuai dengn syarat-syarat untuk pengelolaan migas,” kata Jufri.

Ia tambahkan, Pertamina sebagai pemilik areal tetap akan mengawasi dan memantau kegiatan KSO nantinya, sehingga benar-benar sesuai dengan tahapan dan prosedur di lingkungan bisnis migas.

Pun demikian, Jufri mengaku belum tahu detail poin-poin dari kesepakatan KSO dengan Pemkab Aceh Timur itu. “Saya kira pemkab harus melakukan tahapan-tahapan yang disepakati, termasuk mencarikan partner yang relevan,” kata Jufri.

 Ratusan sumur
Sementara itu, Keuchik Desa Pertamina, Zulkifli mengatakan, pihak desa sudah tak kuasa lagi mengontrol aksi pengeboran yang dilakukan masyarakat secara liar. “Tidak ada lagi aturan yang mengikat, kami saja sudah tak bisa mendeteksi lagi siapa dan dari mana saja yang datang ke desa kami untuk mengebor sumur minyak,” kata Zulkifli.

Setahun lalu, menurut Keuchik Zulkifli, ketika belum seramai saat ini, semua pengebor selalu mematuhi aturan yang dirumuskan perangkat  desa. Misalnya, jarak titik pengeboran minimal haruslah 20 meter dari satu titik dengan titik lainnya. “Tapi sekarang, semua sudah tidak terkendali lagi,” kata Keuchik Zulkifli.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved