Perencanaan Pembangunan Libatkan Semua Pihak

BANDA ACEH - Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Ir Abubakar Karim MS membantah selama ini Bappeda membuat perencanaan di atas meja. Proses perencanaan ditegaskannya telah melibatkan semua pihak dan mengikuti pedoman penyusunan dokumen perencanaan seperti yang diamanahkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

“Pernyataan bahwa Bappeda hanya membuat perencanaan di atas meja  kurang tepat, karena RPJM Aceh 2012-2017 disusun sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 dan melalui suatu proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak,” kata Abubakar dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Serambi, Senin (23/3), menanggapi  liputan eksklusif Serambi Indonesia; “Aceh Gagal Capai Target RPJM”.

Dikatakan Abubakar, selama periode 2012-2014 atau dua tahun setelah Gubernur Aceh dilantik, beberapa indikator yang disebutkan di dalam RPJM Aceh telah tercapai dengan baik. Dia mencontohkan bidang pendidikan, yang angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dari target masing-masing sebesar 99,71%, 99,00 % dan 96,00 % pada 2017 99,48%, 97,00%, dan 95,00% pada 2014.

Demikian juga dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD, SMP, SMA dengan target masing-masing 105,0%, 100%, dan 93% sudah tercapai 105%, 100%, dan 88% pada 2014. Di bidang kesehatan, target pencapaian sudah menunjukkan tren yang membaik untuk indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Umur Harapan Hidup dengan capaian masing-masing sebesar 112 jiwa, 12 jiwa, dan 69,20 yahun pada 2014 dari target 120 jiwa, 12 jiwa, dan 69,80 tahun pada tahun 2017. Di bidang infrastruktur seperti kondisi jalan yang mantap juga sudah menunjukkan tren yang membaik.  

Diakui, BPS Aceh pada 2015 memang merilis ekonomi Aceh 2014 tumbuh 1,65 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 2,83 persen dengan migas. Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas adalah 4,13 pesen, sedikit melambat dari tahun 2013 sebesar 4,40 persen. “Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini merupakan fenomena umum yang terjadi di wilayah Indonesia,” kata dia. Seperti juga sering diberitakan selama ini, Abubakar mengakui penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut lantaran belum berkembangnya investasi secara nyata di Aceh. Namun, kata Abubakar, Pemerintah Aceh terus bekerja ekstra memperbaiki infrastruktur pendukung dan sektor-sektor produktif yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh.

Di sisi lain, seperti juga diulas Serambi dalam liputan eksklusifnya, Abubakar mengakui target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,5% pada tahun 2017 memang terlalu optimis. Menurut dia, jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebesar 16,98 persen atau menurun 2,5 persen dari tahun 2012 yang mencapai 19,48 persen. “Memang terlalu optimis karena harus diturunkan sebesar 2% untuk tiap tahunnya. Secara teori butuh  investasi riil sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,0% per tahun,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Abubakar, setelah dua tahun pemerintahan Gubernur Aceh, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan. “Pemerintah Aceh perlu segera melakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk mereview RPJM Aceh 2012-2017,” kata Abubakar.

Dalam liputan eksklusif, kemarin, pakar ekonomi Rustam Effendi mengeritik RPJM Aceh 2012-2017 yang isinya dinilai tidak realistis. Target pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator kinerja lainnya dinilai tidak memperhatikan kapasitas daerah. “Kalau kita melihat RPJM, pihak perencana dalam hal ini Bappeda tidak menganalisis isu dengan tepat, hanya membuat perencanaan di atas meja,” kata ekonom vokal dari Unsyiah ini, yang mengaku sudah mengingatkan Bappeda untuk membuat RPJM yang realistis sejak tahun 2012.(sak)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |