Aceh Menuju Kelumpuhan?

Oleh Chairul Fahmi

BERBAGAI fenomena politik-ekonomi awal 2015 menunjukkan siklus perpolitikan, ekonomi dan keamanan di Aceh mengalami ketidakstabilan. Secara politik, penguasa di Aceh belum memperlihatikan capaian-capaian dari target pembangunan yang telah dirancang dalam RPJM, terlihat berjalan di tempat, atau bahkan beberapa fakta menunjukkan mundur ke belakang.

Hal yang sama ditunjukkan oleh anggota parlemen, setahun berkuasa tidak lebih hanya bekerja untuk memperkaya diri sendiri, berebutan kekuasan berbagai komisi, dan hanya menjadi elit baru yang kapitalistik, dimana intervensi terhadap rancangan anggaran lebih cenderung memperlihatkan kepentingan sektoral dan kelompoknya.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dana otsus dan migas Aceh belum mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. BI bahkan merilis PDRB, menempati terendah di Sumatera (Serambinews, 28/3/2015). Ironis, uang triliuan yang digelontorkan ke Aceh, hanya dikuasai oleh sebagian elite, dan beredar di luar Aceh. Sebaliknya, kondisi ekonomi rakyat semakin terjepit karena kesempatan mendapatkan pekerjaan yang minim, skill yang rendah, dan akhirnya rakyat mengalami tekanan, stress, dan tidak jarang “terpaksa” melakukan apa pun demi “perutnya”

Hal ini juga kemudian mendorong berbagai prilaku menyimpang, melawan norma sosial dan hukum. Ketika jalur mendapatkan pekerjaan dan uang sulit didapatkan, maka tidak jarang mereka akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Menjual ganja, sabu-sabu agar cepat kaya menjadi fenomena ketika negara tidak memberikan jalan yang benar. Membunuh karena terlilit hutang dan tekanan ekonomi, yang menyebabkan emosi tidak terkendali adalah fenomena awal tahun 2015. Kasus pembunuhan TNI di Aceh Utara, barangkalipun bagian dari “kode” alam, ketika negara gagal memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sebaliknya, pejabat negara sering memperlihatkan kemewahan ditengah-tengah rakyat yang kelaparan.

Artikel ini mencoba menganalisis berbagai fenomena terkini di Aceh, yang jika tidak disadari dan atau dibiarkan akan menggiring Aceh kepada kelumpuhan, kekacauan dan peperangan diantara masyarakat.

Pola kepemimpinan Zikir
Satu aspek kegagalan transformasi politik di Aceh yaitu pola kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir). Berbeda dengan kepemimpinan Aceh sebelumnya, Zikir lebih ofensif dan “menjaga jarak” dengan rakyat. Jika pun berkomunikasi tentang politik, hanya dengan kelompoknya saja.

Melihat Aceh dari pendopo akan sangat sulit mengetahui realitas sebenarnya yang dialami oleh rakyat. Program coffee morning yang dilakukan oleh Zaini di pendopo untuk menyaring informasi dari bawah, hanyalah terbatas pada diskusi elitis, karena rakyat tidak pernah bisa menembus pagar pendopo untuk mengikuti dialog politik sang Gubernur. Apalagi untuk bertemu harus melewati sejumlah pengawal, yang sering disebut dengan istilah naleung lakoe.

Di sisi lain, secara teknis-operasional, pergantian SKPA secara terus menerus tanpa ada uji kelayakan dan kepatutan, juga membuat berbagai “janji politik” Zikir tidak terealisasi sampai sekarang. Bappeda bahkan ditunding tidak berfungsi sebagai “gelandang” yang mengatur perencanaan berbasis kebutuhan, sebaliknya berbasis kepentingan.

Perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada data dan kajian kebutuhan, hanyalah melahirkan ketimpangan dan kecemburuan sosial semakin tajam. Setali dua uang, parlemen Aceh juga mengalami syndrome yang sama. Satu tahun sudah berkuasa, namun fungsi check and balance terhadap eksekutif tidak berjalan efektif. Kewenangan dalam politik anggaran lebih memperlihatkan libido “menguasai”, dibandingkan dengan mendistribusikan secara merata kepada publik.

Realitas juga menunjukkan, perpecahan politik karena kepentingan yang tidak diakomodir di kalangan eks GAM juga menjadi faktor kegagalan transformasi politik di Aceh. Lahirnya kelompok Din Minimi cs, serta kelompok-kelompok eks GAM lainnya yang kembali mengangkat senjata, bukan saja membuktikan bahwa Zikir gagal merangkul dan mentraformasi cita-cita politik perjuangan awal GAM, tapi juga menjadi ancaman Aceh akan kembali ke ruang gelap konflik yang berdarah.

Faktor lainnya yaitu kondisi ekonomi Aceh. Selama ini modal Aceh ditopang oleh dana otonomi khusus (otsus), bagi hasil migas, dan DAU. Sebaliknya PAD Aceh masih minim sekali. Pertanyaannya, apa dampak dana triliuan tersebut bagi pengentasan kemiskinan di Aceh? Peningkatan kesejahteraan? Pengurangan pengangguran, dan tingkat daya beli rakyat?

Hasil riset Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh menempati urutan terendah di Sumatera, yaitu hanya 1.7%. Sebaliknya tingkat kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi, serta kesenjangan yang semakin tajam. Pemerintah gagal membangun sektor industri dan ekonomi kreatif. Uang Aceh lari ke Medan dan luar daerah lainnya.

Dunia perbankan menjadi lesu, keuangan Aceh ditempatkan di perbankan yang masih menerapkan prinsip ribawi, sebaliknya, akses modal tanpa jaminan bagi masyarakat miskin hanya menjadi ilusi. Perbankan syariah di Aceh pun sama, sulit memberikan pinjaman tanpa ada jaminan, karena faktor krisis kepercayaan.

Pemerintah Aceh tidak punya arah kebijakan ekonomi yang nyata, sebaliknya hanya berharap pada investor yang tidak memberikan keuntungan bagi negara. Uang rakyat dihabiskan untuk berkeliling dunia mencari pengusaha asing agar menanamkan modalnya di Aceh, berkampanye bahwa Aceh punya sumber daya alam melimpah. Padahal untuk mengeruk sumber daya alam, tidak perlu ke Cina, karena rakyat pun bisa mengeruknya.