Aceh Menuju Kelumpuhan?

Pelabuhan bebas Sabang yang diharapkan menjadi front-line kemajuan perekonomian Aceh dalam sektor perdagangan global juga tidak menunjukkan adanya geliat kehidupan ekonomi. Sebaliknya, hanya menjadi pelabuhan bebas bagi kapal pesiar yang singgah dalam setahun lebih kurang hanya sekali dan sehari.

Reaksi sosial menyimpang
Kondisi carut-marutnya arah politik dan ekonomi Aceh ini telah mendorong berbagai fenomena reaksi sosial yang menyimpang. Tekanan ekonomi di satu sisi, dan kecemburan terhadap terbentuknya kaum Borjuis baru pascakonflik di sisi lain, serta kegagalan politik ekonomi yang menyejahterakan dan berkeadilan, telah melahirkan kelompok-kelompok “pengganggu” stabilitas keamanan.

Kasus pembunuhan terhadap dua anggota TNI di Nisam Antara, Aceh Utara, Janda di Banda, serta Polri di Sigli adalah satu pesan terhadap negara. Bahwa rakyat sudah bertindak gila dan tidak lagi rasional, mereka melakukan tindakan tak bermoral, karena negara dan rakyat tidak dikelola dengan baik dan bijak.

Penulis tidak bermaksud membela para pembunuh, karena pembunuhan adalah tindakan melawan kemanusian dan dosa besar. Namun patut untuk diingatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap faktor dan dorongan yang menyebabkan rakyat tidak rasional bahkan menjadi gila. Pembunuhan terhadap TNI adalah tindakan gila dan sebuah kegilaan, karena akan menyeret kembali Aceh dalam konflik yang berkepanjangan.

Penulis juga melihat ada tujuan lain dari aksi keji tersebut, yaitu “menggetarkan” para penguasa baik di Koetaradja, maupun di Istana. Pesan yang ingin disampaikan bahwa perdamaian Aceh belum selesai. Berbeda jika yang terbunuh itu adalah rakyat biasa atau anggota KPA, maka Jakarta hanya diam saja. Seperti halnya ketika Pilkada 2012 lalu, saat ada orang dari etnis tertentu “dihabisi” sebagai tumbal kepentingan politik. Kini sasarannya lebih seimbang, sama-sama bersenjata.

Aceh kembali terseret dalam “kegelapan”, karena politik, ekonomi dan hukum tidak dijalankan dan tidak ditegakkan dengan benar. Gubernur mengatakan “tangkap pelaku, hidup atau mati”, membuktikan bahwa penguasa masih merasa syndrome perang, dalam perang ada adagium yang sangat popular “membunuh atau dibunuh.” Lantas, apa bedanya antara pemegang kuasa pemerintahan Aceh dengan pengacau pemerintahan dan perdamaian? Wallahu’alam.

* Chairul Fahmi, M.A., Peneliti The Aceh Institute. Email: chairulfahmi@acehinstitute.org