Mencari Aceh

Oleh Saiful Mahdi

MENCARI “di mana” Aceh tentu saja mudah. Setelah Smong 2004, bukan hanya orang Indonesia, warga dari berbagai pelosok dunia makin banyak yang tahu di mana letak geografis Aceh. Tapi mencari siapa, apa, dan bagaimana Aceh jauh lebih sukar. Termasuk di dalamnya mencari di mana posisi Aceh dalam percaturan budaya dan peradaban antarwilayah, antarbangsa, dan antarwaktu. Pertanyaan-pertanyaan terakhir ini seringkali hinggap di pikiran kita saat melakukan evaluasi dan introspeksi di akhir sebuah momentum tertentu, seperti di akhir sebuah program, akhir sebuah amanah jabatan, di akhir tahun (anggaran) seperti yang baru saja kita lewati.

Kajian dan perdebatan tentang “siapa” Aceh sudah cukup banyak walaupun masih terus dapat dilanjutkan. Mulai dari contoh anekdotal seperti Aceh adalah Arab, Cina, Eropah, dan Hindia sampai yang lebih etnografis-historis dengan aneka versi Atjeh moord, Aceh pungo, “Aceh gila”. Siapa Aceh? Aceh adalah Hikayat Perang Sabi, perang suci sebagai bagian tindakan keagamaan, religious act (Siegel, 1969), yang layak ditabalkan sebagai “Serambi Kekerasan”, Verandah of Violence (Reid, 2006) karena Aceh seringkali penuh kekerasan dan fatalis, violent and often suicidal passions (Feener, 2011).

Hingga masa kontemporer, masih ada Aceh yang merasa sedang melakukan perang (yang dianggap) suci dalam ragam varian. Sebagian mewujud dalam bentuk kekerasan. Tidak harus kekerasan fisik, karena kekerasan non-fisik dalam bentuk intimidasi dan korupsi ternyata bisa lebih menyakitkan. Sehingga “Aceh pungo” (p kecil) di masa kolonial telah menjadi “Aceh Pungo” bagi Al Mubarak (2009).

Siapa Aceh?
Siapa Aceh? Menurut Acehnologis Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (2012), Aceh adalah para teungku, tapi bukan ustaz. Aceh “bershalawat” tapi tidak “bersholawat”. Tapi para “teungku” Aceh yang dulu sering didaulat jadi imam kala di perantauan, kini lebih banyak di lembaga pemasyarakatan karena kasus-kasus narkoba dan kegiatan ilegal. Jadi apa bedanya Aceh yang menyembah Allah dengan mereka yang menyembah Alloh?

Aceh adalah para “Teuku” dan “Cut”, bangsawan yang sudah cukup untuk dirinya sendiri dan lihai untuk kepentingan bansa-nya seperti Teuku Umar yang mengakali Belanda. Mereka adalah para gagah, tinggi semampai, cantik jelita dengan tutur sapa dan gaya hidup yang berkelas. Tapi mereka, para uleebalang itu, juga loyal pada loyal subject-nya, kaumnya, negerinya.

Karena berkelasnya, Saleh Sjafei, Sosiolog Aceh, pernah mengusulkan agar kepemimpinan di Aceh pada semua level dikembalikan saja kepada para bangsawan. Sjafei berasumsi, mereka sudah cukup untuk dirinya dan sudah terbiasa dengan sikap-tanduk, tutur-bahasa yang terjaga ilmu karena aksesnya yang luas dibandingkan para lamiet, rakyat jelata yang jika mendapat sebuah posisi bisa kalap seperti si buntung mendapat tangan baru.

Imajinasi fisik para keturunan uleebalang, bangsawan Aceh, ini masih terpelihara hingga kini dengan larisnya para Teuku dan Cut di kancah selebritas nasional. Bahkan sebuah media menyebut Aceh adalah penghasil “cowok ganteng” nomor satu di Indonesia! Apakah itu Aceh?

Suatu kala, Aceh adalah mereka yang mempunyai KTP Merah Putih, yang justru bukan Aceh bagi yang tidak bisa punya. Bagi yang punya tapi terpaksa, maka KTP khusus itu dibayangkan seperti penanda khusus “bangsa terpilih” seperti halnya kaum Yahudi di masa Nazi.

Setelah damai, siapa Aceh ditentukan oleh penerimaan terhadap MoU Helsinki dan penolakan UUPA, paling tidak hingga 2011. Setelah itu, Aceh adalah MoU Helsinki, UUPA, dan Wali Nanggroe.

Menurut ketiga yang terakhir ini, Aceh adalah siapa saja dalam batas wilayah Aceh versi 1956. Sempat terpleset dengan Aceh adalah “yang bisa berbahasa Aceh”, Wali Nanggroe berharap semua bahasa dalam wilayah Aceh adalah Aceh juga. Tapi ini masih perlu dibuktikan pada “Aceh yang ALA” dan “Aceh yang ABAS”.

Kemudian Aceh makin “dangkal” dengan saling sandra dan saling rebut asoe idang anggaran, terutama oleh orang yang ditabalkan sebagai Umar bin Khatab akhir zaman dan kawan-kawan.

Entah karena muak dengan semua Acehnisme yang kadang superfisial itu, Idria (2014) membuat gugatan agar orang Aceh mulai bicara beyond, di luar Acehnisme. Idria membangun argumen post-Acehnisme supaya orang Aceh bisa membangun identitas yang lebih bisa berdamai dengan sejarah dan moralitasnya. Mana mungkin ada “perang suci” tanpa moral. Mana ada identitas hanya dengan sejarah gemilang. Identitas bukan hanya sejarah gemilang para pahlawan tanpa pengakuan akan darah dan air mata para lamiet, kawula bahkan pecundang. Lebih menyedihkan, Aceh bisa mengulang sejarah gemilang yang digadang-gadang para “pejuang” ternyata hanya untuk didengungkan dan di-lafalz sebagai mantra dalam “perang suci” tapi tidak untuk diwujudkan dalam kenyataan.

Bisa diperdebatkan
Aceh sebagai kata benda bisa terus diperdebatkan. Aceh sebagai kata sifat tak akan selesai didiskusikan. Tapi Aceh juga adalah kata kerja, bahkan dari sono-nya. Bagaimana menjadi Aceh lebih mendefinisikan daripada siapa Aceh. Memperdebatkan sifat-sifat “meu-Aceh”, “meng-Aceh”, adalah lebih penting daripada sifat-sifat Aceh. Misalnya, kita lebih memilih Jawa yang “meu-Aceh” daripada Aceh yang “meu-Jawa” bukan?

Bagaimana agar kita “meu-Aceh”? Sejumlah anak muda Aceh, “generasi Smong 2004”, menawarkan cara untuk menjadi Aceh: Memberilah untuk Aceh. Karena Aceh adalah kata kerja. Aceh adalah “memberi”, bukan “meminta”, bukan “mengambil”. Aceh memberi sebutir telur, seekor ayam, hingga setumpuk emas untuk Seulawah 001 dan 002 hingga di puncak Monumen Nasional (Monas). Aceh memberikan “modal” untuk republik baik secara material maupun ilmu pengetahuan. Aceh mempersembahkan model untuk MUI, Bappenas, resolusi konflik, hingga pilkada langsung dan calon perseorangan. Begitulah Aceh membanggakan.