Kapan APBA Bisa Cair Tepat Waktu?

Pemerintah Aceh memberitahukan bahwa sejak Senin, 6 Maret 2016, dana APBA tahun berjalan sudah dapat dicairkan. Dinas Keuangan Aceh (DKA) sudah menerima amprahan pencairan dana program dan kegiatan.

Cairnya anggaran itu pastilah disambut positif oleh banyak kalangan, seperti tenaga kontrak Pemerintah Aceh yang jumlahnya mencapai 7.000 orang. Dan, selama 66 hari terakhir ini mereka hidup ketar ketir akibat keterlambatan pencairan dana APBA. Padahal, sebagian besar mereka benar-benar menggantungkan hidup pada honorarium yang semestinya mereka terima setiap awal bulan.

Aturannya, dana APBA itu setiap tahun harus sudah bisa dicairkan sejak 1 Januari. Namun, yang terjadi selama bertahun-tahun, dana APBA baru cair pada bulan Maret atau bulan April. Politisasi formula angggaran dan tawar-menawar proyek antara eksekutif dan legislatif adalah hal yang selalu melatarbelakangi kemacetan pembahasan APBA setiap tahun.

Khusus untuk tahun 2016 ini, penyusunan APBA dan APBK memang sangat alot. Selain ada pertarungan kepentingan antara dewan dan eksekutif, di antara pihak-pihak berwenang dalam pengajuan dan pembahasan anggaran juga punya kepentingan masing-masing menjelang Pilkada 2017. Dan, karenanya, kalangan aktivis LSM antikorupsi juga sangat serius memelototi angka-angka APBA dan APBK yang memang sangat ditutup-tutupi.

Potensi politisasi angaran daerah untuk kepentingan Pilkada serentak memang sangat terbuka. Apalagi, gubernur dan wagub, bupati dan wabup, serta wali kota dan wakil kota yang sedang memimpin sudah menyatakan maju lagi dalam Pilkada yang akan datang. Keberadaan petahana inilah yang paling dicurigai menyusupkan kepentingannya dalam APBA atau APBK.

“Kami melakukan pengawasan dan investigasi terhadap calon petahana yang berpotensi menyalahgunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi agar terpilih kembali dalam Pilkada nanti. Ini dilakukan guna menyelamatkan politik anggaran untuk rakyat dan agar Pilkada berjalan adil dan setara,” kata seorang aktivis antikorupsi.

Menurut analisis kalangan LSM, ada banyak celah yang politisasi APBA/APBK oleh petahana dalam Pilkada. Antara lain, penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah. Dana bansos dan hibah merupakan sumber daya anggaran yang paling sering diduga digunakan oleh petahana untuk kampanye agar terpilih kembali.

Lalu, ada pula program infrastruktur dadakan, seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Okelah, jika tahun ini kealotan terjadi karena persoalan terkait kepentingan petahana. Lalu, kenapa belasan tahun sebelumnya juga terjadi keterlambatan? Dan, mungkin juga tahun depan masih terlambat.

Kita berharap, tiap kali memulai menyusun, membahas, dan memutuskan anggaran daerah, eksekutif dan legislatif jangan hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi, ingatlah, ada jutaan orang kecil yang kelaparan bila APBA atau APBK terlambat disahkan!