SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik

SEBAGAI negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia mengakui bahwasanya

Memahami Hukum Pencemaran Nama Baik

Oleh Zahlul Pasha

SEBAGAI negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, Indonesia mengakui bahwasanya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi bagi tegaknya pilar-pilar demokrasi. Tanpa kebebasan ini, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasannya baik terhadap kinerja pemerintah maupun kepada pihak-pihak yang menjalankan tugas yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sendiri.

Proses menyampaikan pendapat, bila tidak dilakukan dengan baik dan benar justru akan menjadi bumerang bagi pihak yang menyampaikan pendapat itu, seperti tanpa informasi yang jelas, kurangnya data atau hanya mengandalkan opini publik tanpa mengecek langsung kebenarannya. Terlebih bila pendapat itu disampaikan di hadapan umum dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Pada tahap ini dikenal apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, yakni suatu pendapat disampaikan tidak sesuai dengan fakta dan merugikan pihak tertentu.

Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah lain yang dipakai yakni penghinaan. Beberapa hari terakhir di Aceh, pencemaran nama baik menjadi topik hangat pembicaraan. Topik ini juga menjadi headline sejumlah media lokal (Serambi, 21/10/2016). Istilah ini bermula dari surat terbuka bernada kritik seorang mahasiswi satu universitas negeri di Lhokseumawe terhadap buruknya pelayanan birokrasi kampusnya dan telah merugikannya.

Tulisan yang tersebar lewat satu media sosial dan menjadi viral itu, selanjutnya direspons pihak yang dikenai kritik (dosen) dengan melaporkan sang mahasiswi ke polisi. Ia dinilai telah menyebarkan informasi tidak benar dan merugikan pihak pelapor. Dalam kasus ini, sang dosen menganggap ia telah menjadi korban dan mahasiswi tersebut dianggap telah melakukan mencemarkan nama baiknya.

Ketentuan hukum
Di dalam hukum pidana, ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP. Pada dasarnya, KUHP tidak mencantumkan redaksi kata-kata “pencemaran nama baik” dalam pasal tersebut, melainkan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang oleh R Soesilo diartikan sama dengan penghinaan (Soesilo: 225).

Dalam pasal itu disebutkan, apabila tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. R Soesilo menerangkan bahwa ketentuan ini bermakna penyerangan dilakukan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hal ini yang diserang adalah kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Dalam Pasal 27 UU ITE disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Ada dua unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Obyeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan pencemaran nama baik merupakan jenis delik aduan. Maksudnya, delik (perbuatan pidana) yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II menjelaskan bahwa dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help