SerambiIndonesia/
Home »

News

» Jakarta

Mahkamah Konstitusi Kembali Gelar Sidang Permohonan Judicial Review Dua Anggota KIP Aceh

Dalam aturan pasal itu, keberadaan lembaga-lembaga itu menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi Kembali Gelar Sidang Permohonan Judicial Review Dua Anggota KIP Aceh
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Mendagri saat memberikan penjelasan terkait gugatan judicial review terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Senin (25/9/2017). 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perbaikan permohonan judicial review UU Pemilu.

Ini yang diajukan dua anggota KIP Aceh, Hendra Fauzi dan Robby Syahputra, serta seorang warga Aceh Ferry Munandar, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Permohonan judicial review diajukan terhadap Undang-Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pasal 557 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571.

Baca: Minta tak Jalankan UU Pemilu, Ini Isi Surat Intervensi DPRA ke KIP

Ketiga pemohon mengajukan permohonan Judicial Review didampingi tim kuasa hukum Irfan Fahmi, S.H.I, S.H, M.H dan kawan-kawan.

Pasal 571 UU Pemilu berisi tentang pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 557 UU Pemilu mengandung norma bahwa keberadaan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di tingkat Provinsi Aceh hingga Kabupaten/Kota.

Baca: Kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Anggota KIP Aceh Tetap Direkrut DPRA

Dalam aturan pasal itu, keberadaan lembaga-lembaga itu menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Pemohon menyatakan merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal 557 dan Pasal 571 dalam UU Pemilu tersebut. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help