Pengurusan Perizinan Sudah Bisa Online

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mengagas Sistem Aplikasi

Pengurusan Perizinan Sudah Bisa Online
WAGUB Aceh, Nova Iriansyah meneken nota kesepakatan penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA) yang disaksikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwanda dan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (24/10) 

BANDA ACEH - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mengagas Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA). Aplikasi tersebut diluncurkan oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersamaan Sosialisasi Sistem Informasi E-Perizinan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (24/10).

Kepala DPMPTSP Aceh, Ir Iskandar MSc salam sambutannya menyampaikan bahwa program yang mulai berlaku sejak kemarin itu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh perizinan dan nonperizinan. Selain itu, juga terbentuknya wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

“Ini merupakan bentuk pelayanan secara online mulai pendaftaran izin sampai input dokumen persyaratan melalui media interface yang telah disediakan aplikasinya. Dengan demikian pemohon tidak perlu datang lagi ke kantor DPMPTSP, petugas hanya menginput data dokumen tersebut,” kata Iskandar.

Iskandar juga menyampaikan bahwa penerapanan aplikasi tersebut merupakan tindaklanjut hasil kerja sama Pemerintah Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Aceh serta hasil Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Aplikasi ini bisa dilihat di sapa.acehprov.go.id.

Selain mempermudah pengurus perizinan, lanjut Iskandar, keuntungan lain aplikasi SAPA adalah, apabila pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin, maka tidak perlu lagi melengkapi dokumen perizinan yang sama, tapi cukup dengan persyaratan yang terbaru atau perubahan lainnya.

Dengan pemberlakuan konsep tersebut bisa mengurangi penumpukan arsip di bidang pelayanan perizinan karena selama ini menggunakan sistem manual. “Konsep ini diharapkan bisa mengurangi penumpukan arsip yang selama ini menjadi masalah di pelayanan perizinan,” ujarnya.

Iskandar menambahkan, aplikasi SAPA juga menjadi kontrol mengenai ketidakjelasan prosedur layanan hingga membuat masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga (calo). Melalui sistem online ini, sambungnya, dapat meminimalisir kesempatan melakukan praktek korupsi dan suap antara aparatur dengan masyarakat.

Sementara itu, Wagub Aceh, Nova Iriansyah menyatakan dengan diterapkan program SAPA, berbagai informasi pembangunan Aceh akan terupdate dengan cepat dan dapat diakses oleh semua pihak. “Aplikasi ini merupakan salah satu penerapan sitem e-government agar masyarakat dapat memantau kerja-kerja Pemerintah Aceh,” katanya.

Selain dihadiri Wagub Aceh, kegiatan itu juga dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Suwanda dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Asep berharap komitmen yang dirancang mampu memberikan dampak perubahan yang siginifikan tentang tata kelola pemerintah. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved