Rp 1,7 T Dana Desa Mengendap

BANDA ACEH - Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan ada Rp 1,7 triliun dana bantuan desa (bandes) 2017 yang belum dilaporkan penggunaannya atau masih mengendap di rekening desa.

Informasi tersebut diungkapkan Kepala DPMG Aceh, Prof Dr Ir Amhar Abubakar MSc kepada Serambi, Rabu (25/10). Menurut Amhar, dana bandes tahap I tahun 2017 yang telah disalur pemerintah pusat ke rekening 23 kabupaten/kota di Aceh mencapai Rp 2,936 triliun dari pagu Rp 4,893 triliun.

Dari Rp 2,936 triliun dana bandes yang telah diterima oleh 23 kabupaten/kota pada tahap I, yang telah disalur ke gampong mencapai Rp 2,811 triliun atau 95,77 persen untuk 6.219 gampong dari total 6.497 gampong di Aceh. Namun, kata Amhar, dana yang baru digunakan senilai Rp 1,1 triliun. “Itu artinya masih ada Rp 1,7 triliun lagi yang belum dilaporkan penggunaannya atau masih mengendap di rekening desa,” kata Amhar.

Amhar merincikan, gampong yang sudah melaporkan penggunaan dana desa tahap I sebanyak 3.731 gampong dengan nilai Rp 1,1 triliun atau 39,14 persen dari dana yang telah disalurkan. Dengan demikian, masih ada 2.488 desa yang belum melaporkan penggunaan bandes dengan nilai mencapai Rp 1,7 triliun.

“Ini memunculkan tanda tanya besar bagi kami apakah dana itu belum digunakan untuk program pembangunan desa sehingga masih mengendap di rekening atau sudah digunakan tapi belum dibuat laporannya,” kata Amhar.

Menurut Amhar, dia sudah melaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Irwandi Yusuf dan gubernur sudah memerintahkan Sekda Aceh menyurati bupati/wali kota mempertanyakan kenapa masih ada 2.488 gampong yang telah menerima dana bandes tahap I tetapi belum melaporkan penggunaannya.

Masalah ini, kata Amhar, bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dibuat perencanaannya. Selain itu, pencairan dana bandes sebesar 40 persen lagi pada tahap II bisa terhenti. “Kalau ini terjadi tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Karena dana bandes 2017 yang telah dialokasikan untuk Aceh sebesar Rp 4,893 triliun dalam APBN 2017 ternyata yang bisa disalurkan hanya Rp 2,936 triliun, sisanya Rp 1,957 triliun tertahan di Pusat,” ujar Amhar.

Dikatakan Amhar, persyaratan untuk bisa menerima pencairan dana bandes tahap II wajib ada laporan penggunaan dana tahap I. Kalau menurut jadwal, kata Amhar, laporan penggunaan dana bandes tahap I harusnya sudah masuk ke kabupaten/kota dan provinsi pada Agustus lalu untuk diteruskan kepada Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.

Tapi, karena di Aceh ada pergantian dan pelantikan 20 kepala daerah yang baru, membuat penyaluran dana bandes ke rekening desa ikut terlambat.

Salah satunya adalah Aceh Tenggara, bupati terpilihnya baru dilantik dua pekan lalu, sehingga dana desanya yang belum tersalur ke rekening desa masih cukup besar, mencapai Rp 47,376 miliar dari pagu tahap I Rp 124,7 miliar.

Berikutnya Aceh Utara masih ada dana desa yang belum tersalur ke rekening desa Rp 56,673 miliar dari pagu tahap I Rp 324 miliar, Aceh Tengah Rp 10 miliar lagi dari pagu tahap I Rp 122 miliar. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota juga terlambat menyalurkan dana bandes ke rekening desa disebabkan ada perubahan sasaran penggunaannya.

Misalnya, Pemkab Aceh Utara memprogramkan sebagian dana desanya untuk pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin dan fakir miskin. Untuk pelaksanaan program itu, bupatinya harus buat perbup atau RAPBK-P.

DPMG Aceh, kata Amhar Abubakar telah melakukan upaya untuk percepatan pelaksanaan program dan pembuatan laporan penggunaan dana desa. Upaya yang dilakukan yaitu merekrut 300 orang lebih tenaga pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur untuk membantu masyarakat desa menyusun program penggunaan dana bandes.(her)