Alfarlaky: Pemerintah dan DPR RI Semakin Ngawur Saja

"Ini masih sama saja dengan keterangan mereka sebelumnya. Alasan sangat mengada-ada dan tidak tepat,"

Alfarlaky: Pemerintah dan DPR RI Semakin Ngawur Saja
ist
Ketua Fraksi PA yang juga Juru Bicara Lintas Fraksi di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR RI dinilai semakin ngawur saja dalam memberi pendapat di sidang lanjutan di MK terkait pencabutan dua pasal UUPA.

"Ini masih sama saja dengan keterangan mereka sebelumnya. Alasan sangat mengada-ada dan tidak tepat," kata Iskandar Usman Al-Farlaky, Juru bicara Lintas Fraksi di DPRA kepada Serambinews.com, Rabu (15/11/2017).

Ia merincikan, sebelumnya pemerintah akan memberi keterangan tambahan terkait keterangan sebelumnya, namun hal itu tidak dilakukan pada sidang lanjutan yang berlangsung Rabu tadi.

(Baca: Gugat UU Pemilu, DPRA Gandeng Yusril Sebagai Saksi Ahli)

"Ini menyangkut dengan surat permintaan Mendagri pada saat memberi keterangan di sidang sebelumnya. Namun pemerintah masih bersikukuh pada keterangan itu. Artinya jika sudah minta maaf akibat keliru berarti keterangan itu kan tidak berlaku lagi," ujarnya.

Malah, sebut Al-Farlaky, perwakilan pemerintah di persidangan tadi beralasan akan menyampaikan pada kesimpulan di sidang akhir nanti.

Keterangan itu sama halnya dengan keterangan DPR RI yang diwakili Asrul Sani yang disampaikan Lukman Edy, mantan Ketua Pansus RUU Pemilu.

"Pak Asrul beralasan sudah konsultasi, katanya pertemuan di kantor Gubernur dihadiri berbagai unsur itu dianggap konsultasi. Ini kan aneh, secara formil mereka tidak paham menyangkut dengan pasal 8 UUPA soal konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Saya tadi jumpai langsung beliau saya tanya mana bukti, tapi beliau bilang akan cek lagi. Kita mau DPR RI itu jangan asal ngomong. Baca dong undang-undang," ungkap mantan aktivis mahasiswa ini.

(Baca: PAKAR Bahas Polemik Penyelamatan UUPA)

Kandidat magister politik dari Fisipol Unida Aceh ini juga mengungkapkan, saksi ahli serta saksi fakta berjalan yang dihadirkan pihaknya di MK yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara), Zainal Abidin SH MH (Akademisi Unsyiah), dan Farhan Hamid (Pelaku Sejarah Pembentukan UUPA) tampil sangat baik.

"Sidang tadi benar-benar membuat suasana begitu heroik apalagi pendapat Prof Yusril dan Pak Farhan yang mengupas tegas, jelas, serta sistematik. Sisi formil disinggung dengan sangat lugas sekali oleh Prof Yusril dan risalah perjalanan sejarah konflik senjata hingga damai, kemudian disetujui regulasi khusus UUPA untuk Aceh oleh Bang Farhan. Penegasan soal KIP dan Panwaslih tak luput dari paparan Bang Zainal Abidin juga," tambah Ketua Fraksi PA ini.

Iskandar menyebutkan, Aceh harus bergerak sama-sama saling mendukung dan menguatkan. "Semoga suasana sidang tadi akan membawa keberkahan dan kemenangan bagi kita semua," katanya.

(Baca: Tambahan Dua pemohon Dari Pidie Jaya, Aceh Utara dan Tiga Pasal dalam Judicial UU Pemilu di MK)

Insya Allah sidang terakhir akan digelar pada Rabu 29 November 2017 pukul 11.00 WIB. Ia berharap, majelis hakim benar-menyimak dan mendapat subtansi dari apa yang disampaikan oleh para saksi ahli dari DPRA.

"Terima kasih kami kepada semua yang telah hadir memberi dukungan moril dan mendampingi pada sesi persidangan di MK. Juga kepada teman-teman media yang telah memberitakan upaya advokasi ini, saya sampaikan ribuan terima kasih. Mohon doa dan dukungan penuh pada sidang terakhir nanti," demikian Iskandar Usman Al-Farlaky. (*)

Penulis: Yusmadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved