SerambiIndonesia/

Anggota DPRA Surati Martti Ahtisaari

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Iskandar Usman Al-Farlaky, menyurati Martti Ahtisaari,

Anggota DPRA Surati Martti Ahtisaari
FOTO/google
Ketua Juru Runding Pemerintah RI, Hamid Awaluddin dan Ketua Juru Runding GAM, Malik Mahmud bersalaman ditengah mediator perundingan Martti Ahtisaari seusai menandatangani MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. 

* Laporkan Persoalan Realisasi MoU Helsinki

BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Iskandar Usman Al-Farlaky, menyurati Martti Ahtisaari, tokoh mediator perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia pada 2005 silam. Surat yang berisikan berbagai persoalan perjanjian damai yang belum terealisasi itu dikirim, Selasa (5/12).

Surat tersebut ditulis Iskandar dalam bahasa Inggris dan langsung ditujukan kepada Direktur Crisis Management Initiative (CMI), Martti Ahtisaari. Dalam suratnya, Ketua Fraksi PA ini merangkum sedikitnya tujuh poin seputar perjanjian damai antara RI dan GAM yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih mandek atau belum ditepati.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih atas peran serta Mr Martti Ahtisaari mewujudkan perdamaian di Aceh melalui penandatanganan Moratorium of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam,” tulis Iskandar di alenia pembuka suratnya itu.

Seiring perdamaian, lanjutnya, Aceh kini telah tumbuh menjadi sebuah provinsi yang turut bersaing memacu ketertinggalan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan kata lain, perdamaian telah memberi ruang besar bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Aceh.

“Namun di sisi lain, persoalan yang dihadapi Aceh saat ini semakin kompleks. Terutama dalam hal penuntasan kesepakatan yang tertuang dalam butir MoU Helsinki untuk kemudian dijadikan sebagai dasar mewujudkan perdamaian seutuhnya di provinsi ini,” tulis Iskandar.

Untuk itu, kepada Mr Martti dalam kapasitasnya sebagai mantan mediator pelaksanaan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM, diminta untuk dapat memberikan atensi serius, agar persoalan pemenuhan kesepakatan yang dihasilkan dalam meja perundingan di Finlandia 12 tahun silam dapat segera terealisasi.

Iskandar menukilkan tujuh poin yang dianggap saat ini belum tuntas dipenuhi oleh Pemerintah Pusat kepada Aceh. Pertama, perbatasan Aceh yang harus merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. “Poin ini belum jelas implementasinya sampai saat ini,” katanya.

Kedua, Point 1.1.5 terkait Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. Janji tersebut sudah diqanunkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. “Kenyataannya, meskipun secara hukum sudah berlaku, namun masih belum selesai dengan Pemerintah Pusat secara politik,” tambahnya.

Ketiga, adalah point 1.4.5 yakni, semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. Menurut Iskandar, untuk tanggung jawab ini, Pemerintah Pusat tidak merumuskan kebijakan apapun, bahkan sama sekali tidak diatur dalam UUPA.

Poin selanjutnya adalah poin 2.2 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan dibentuk untuk Aceh. Menurut dia, poin ini sudah diatur melalui pasal 228 UUPA, di mana disebutkan bahwa untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sesudah undang-undang ini diundang dibentuk pengadilan HAM di Aceh.

“Namun hingga saat ini, pengadilan HAM belum dibentuk. Seharusnya, pengadilan HAM dimaksud sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUPA diundangkan,” kata Iskandar.

Kelima, Iskandar melapor realisasi poin 3.2.4, yaitu pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sedangkan poin keenam adalah poin 3.2.5 tentan Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat.

Terakhir adalah poin 3.2.6, tentang Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI yang berjanji membentuk komisi bersama penyelesaian klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help