Kapolri: Salah Satu Penyebab Penanganan Perkara Tidak Maksimal karena Anggaran Polri Terbatas

Penyidiknya bisa menelusuri suatu perkara hingga ke luar negeri tanpa perlu khawatir dengan anggaran.

Kapolri: Salah Satu Penyebab Penanganan Perkara Tidak Maksimal karena Anggaran Polri Terbatas
(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam jumpa pers di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/1//2018). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, salah satu penyebab penanganan perkara tidak maksimal karena anggaran Polri terbatas.

Ia menganggap, anggaran Polri, khususnya di bidang reserse dalam setahun tidak cukup karena penanganan masing-masing kasus berbeda.

Ada yang memiliki biaya kecil, ada juga yang butuh anggaran ekstra karena cukup sulit.

Tito lantas membandingkan penganggaran di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menggunakan sistem at cost atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

"Kalau di KPK menggunakan sistem at cost, sementara Polri indeks. Tidak akan mungkin maksimal bekerja," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

(Baca: Benteng Batee Iliek Jatuh, Sultan Aceh Bawa Kuda Putih dan Kambing Putih Saat Diselamatkan ke Gayo)

(Baca: Jumlah Korban Tewas Kecelakaan Bus yang Jatuh dari Tebing di Peru Bertambah Jadi 48 orang)

Dengan sistem anggaran indeks, Polri membagi penanganan perkara dalam empat kategori, yakni kasus sangat sulit, sulit, sedang, dan ringan.

Namun, anggaran yang dikeluarkan untuk kasus tertentu tidak bisa diprediksi, malah bisa melampaui yang diperkirakan.

Misalnya, kata Tito, kasus penghinaan yang tergolong kasus ringan, anggaran normalnya sekitar Rp 7 juta.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help