Kapolri: Salah Satu Penyebab Penanganan Perkara Tidak Maksimal karena Anggaran Polri Terbatas

Berapa pun biaya yang diperlukan, akan dipenuhi negara.

Hal tersebut, kata Tito, sama dengan yang dialami KPK saat ini.

Penyidiknya bisa menelusuri suatu perkara hingga ke luar negeri tanpa perlu khawatir dengan anggaran.

"Kita, kasus penghinaan ada saksi di luar negeri, (yang semestinya) indeksnya ringan. Begitu berangkat ke sana Rp 150 juta. Dari mana (anggarannya)?" kata Tito.

"Kita gunakan dana kontijensi, dana dukungan Kapolri, dan dana revisi. Itu bisa menganggu sistem anggaran lainnya," lanjut dia.

(Baca: BREAKING NEWS - Korban Pohon Tumbang di Sabang Meninggal Saat akan Dirujuk ke Banda Aceh)

(Baca: Ini Proyek Jalan dan Jembatan di Pidie belum Ditender, Dana Mengendap Enam Bulan)

Tito juga ingin Polri tak diberi target jumlah perkara.

Misalnya, dalam anggaran, ditargetkan masing-masing Polres menangani empat sampai lima perkara setahun. Namun, faktanya, kasus yang ada bisa lebih dari itu.

Jika anggaran tidak tersedia, maka kasus itu akan terbengkalai.

Jika ada sistem at cost, maka tak ada lagi alasan penyidik di unit kepolisian manapun untuk menelantarkan kasus. Apalagi beralasan kekuarangan biaya.

"Saya bisa nekan penyidik, kamu sudah cukup anggarannya. Kalau minta juga saya masukin," kata Tito.

(Baca: Kerusuhan Mematikan Terjadi di Penjara Brasil, 9 Tahanan Tewas dan 99 Lainnya Masih Buron)

Di samping itu, kata Tito, perlu ada perbaikan sumber daya manusia dengan meningkatkan insentifnya.

Kesejahteraan anggota juga harus mencukupi untuk menekan adanya pemerasan maupun penyuapan dalam penangana perkara.

"Supaya tidak minta ke pelapor dan tersangka. Itu selama ini kita sampaikan kepada pemerintah," kata Tito. (*)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Kurang Anggaran Untuk Tangani Perkara, Polri Ingin Seperti KPK